BAIT.ID – Upaya mitigasi bencana di Kaltim tak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim menegaskan pentingnya penyelarasan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022–2026 dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2023–2027 dengan arah pembangunan daerah.
Hal ini mengemuka dalam kegiatan sosialisasi KRB dan RPB yang digelar BPBD Kaltim bersama perangkat daerah, lembaga vertikal, serta BPBD kabupaten/kota se-Kaltim di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Kamis 31 Juli 2025 pagi.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim, Tresna Rosano, menegaskan bahwa dokumen ini bukan sekadar kumpulan data atau strategi di atas kertas, tetapi harus menjadi pijakan dalam merancang pembangunan yang adaptif terhadap risiko.
“Kaltim dihadapkan pada berbagai potensi bencana mulai dari banjir, kekeringan, tanah longsor hingga karhutla. Tanpa perencanaan yang berbasis risiko, pembangunan justru bisa memperparah dampak bencana,” tegas Tresna.
KRB sendiri memuat peta risiko di 10 kabupaten/kota, sedangkan RPB menjadi panduan penanganan mulai dari tahap pencegahan hingga pemulihan. Kedua dokumen ini disusun untuk memastikan upaya penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Tresna juga menekankan bahwa pengelolaan risiko bencana tidak bisa dilakukan secara sektoral. Sinergi lintas perangkat daerah dan pelibatan semua pemangku kepentingan menjadi keharusan, bukan pilihan.“Penanggulangan bencana adalah urusan bersama. Perencanaan pembangunan harus memuat analisis risiko yang komprehensif, agar kita tidak membangun di atas ancaman,” pungkasnya.
Dengan pendekatan ini, BPBD berharap pembangunan di Kalimantan Timur ke depan lebih tangguh dan responsif terhadap potensi bencana yang terus berkembang. (csv)
