BAIT.ID – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim menegaskan bakal memperketat pengawasan terhadap pola perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemprov Kaltim. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembangunan daerah sejalan dengan prioritas nasional dan dikelola secara efektif.
Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Edy Suharto, menuturkan bahwa pihaknya akan memberi perhatian khusus pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, dan pengentasan kemiskinan.
“Evaluasi kami ditujukan agar perencanaan dan penganggaran bisa lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien,” ujar Edy saat menjadi pembicara dalam forum terkait mutu jalan sebagai investasi jangka panjang, Jumat (19/9/2025).
Edy mencontohkan praktik yang sering ditemukan dalam penganggaran, misalnya kegiatan berjudul pembangunan jalan, namun anggaran justru lebih banyak terserap untuk rapat, perjalanan dinas, atau konsumsi. “Hal-hal seperti itu jelas tidak berhubungan langsung dengan output pembangunan jalan, dan inilah yang akan kami evaluasi,” tegasnya.
BPKP Kaltim nantinya akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki temuan tersebut. Bentuk perbaikan bisa berupa revisi indikator kegiatan, penyesuaian anggaran, hingga pengalihan dana ke pos yang lebih tepat.
Sementara itu, untuk pekerjaan fisik seperti pembangunan jalan, pengawasan langsung akan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi melalui probity audit atau audit kejujuran. Mekanisme ini memungkinkan inspektorat melakukan pengawasan sejak proses awal hingga pembangunan rampung tanpa batasan.
Menurut Edy, porsi belanja infrastruktur yang besar, terutama pembangunan jalan, harus benar-benar dikelola dengan tata kelola yang baik. “Kami meminta semua pihak yang terlibat mematuhi aturan dan pengendalian internal. Kalau itu diterapkan konsisten, tujuan pembangunan akan tercapai dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (csv)
