BAIT.ID – Proses seleksi Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kaltim kembali menjadi sorotan. Kali ini, desakan datang dari masyarakat sipil agar pengelolaan BUMD dilakukan dengan lebih transparan, terutama dalam hal laporan keuangan dan penggunaan dana penyertaan modal dari pemerintah.
Koordinator Pokja30, Buyung Marajo, menilai bahwa selama ini BUMD terlalu tertutup. Padahal, sebagai perusahaan yang dibiayai oleh uang publik, keterbukaan seharusnya menjadi prinsip utama. “Bagaimana mungkin BUMD bisa memberikan dampak nyata kalau alokasi anggaran, penyertaan modal, dan laporan keuangannya saja tidak pernah dibuka ke publik?” ujarnya.
Buyung menyebut momentum pergantian direksi ini sebagai waktu yang tepat untuk melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk dalam hal tata kelola dan akuntabilitas. Ia menyoroti bahwa ketertutupan tersebut telah berdampak pada minimnya kepercayaan publik terhadap BUMD dan hasil kerja yang tidak bisa diukur secara objektif. “Kalau kinerjanya stagnan dan tidak jelas manfaatnya bagi masyarakat, untuk apa terus dipertahankan? Jangan sampai hanya jadi beban APBD,” kritiknya.
Tak hanya soal transparansi, Buyung juga menyinggung lemahnya mekanisme evaluasi terhadap kinerja direksi dan komisioner BUMD. Ia menyayangkan absennya laporan rutin yang bisa diakses publik untuk menilai apakah perusahaan-perusahaan daerah tersebut menghasilkan keuntungan atau justru terus merugi.
“Tidak pernah ada pemantauan yang terbuka. Tidak jelas berapa pendapatan yang masuk, berapa keuntungan yang diperoleh, bahkan publik tidak tahu apakah Perusda-perusda itu masih layak jalan atau tidak,” tambahnya.
Ia pun menyoroti proses rekrutmen direksi yang kerap kali dicurigai sarat dengan kepentingan politik. Menurutnya, penempatan orang-orang di pucuk kepemimpinan BUMD seringkali tidak berbasis profesionalisme, melainkan sebagai bagian dari kompromi politik.
“Jangan jadikan Perusda alat politik balas budi. Kalau direksi dipilih berdasarkan kedekatan politik, jangan heran kalau kinerjanya jauh dari kata optimal,” tegas Buyung.
Desakan agar BUMD lebih terbuka tak hanya penting untuk efisiensi dan akuntabilitas, tapi juga sebagai upaya menjaga kepercayaan publik terhadap badan usaha milik pemerintah daerah. Dalam era keterbukaan informasi, publik berhak tahu bagaimana uang mereka dikelola dan sejauh mana perusahaan daerah berkontribusi bagi pembangunan. (csv)
