BAIT.ID – Di tengah badai pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, DPRD Kaltim tetap berharap program pembangunan infrastruktur tidak berhenti di tengah jalan.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan bahwa infrastruktur harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah, meski ruang fiskal semakin sempit. Menurutnya, pembangunan tidak boleh mandek hanya karena APBD terpangkas.
“Pembangunan harus tetap berjalan, meskipun dilakukan secara bertahap. Kita bisa menyesuaikan skala prioritas sambil menunggu keputusan final dari APBN,” ujar Abdulloh, Minggu 12 Oktober 2025.
Ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada konektivitas dan perekonomian masyarakat. “Kami memahami kondisi fiskal yang mengecil, tapi semangat kami jelas, pembangunan tidak boleh berhenti total,” tegasnya.
Abdulloh juga menyarankan strategi pembangunan yang lebih fleksibel. Misalnya, jika target awal 100 kilometer jalan, maka setidaknya separuhnya tetap bisa direalisasikan. “Yang penting masyarakat melihat ada progres nyata,” lanjutnya.
Komisi III DPRD Kaltim sendiri telah menerima laporan dari Dinas PUPR-Pera mengenai dua proyek jalan yang berpotensi terdampak efisiensi anggaran. Abdulloh memastikan, pihaknya akan mengawal agar proyek-proyek tersebut tidak mangkrak.
Menurutnya, pembangunan bertahap adalah langkah paling realistis untuk menjaga keberlanjutan proyek dan memastikan masyarakat tetap merasakan kehadiran negara. Karena itu, ia menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci.
“Fokus kami memastikan anggaran tersalurkan pada program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Efisiensi bukan alasan untuk mengorbankan kepentingan publik. Kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif sangat penting agar efisiensi tidak mematikan semangat pembangunan. Tujuan kita tetap satu, yaitu kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (csv)
