BAIT.ID – Program unggulan Gratispol yang digagas Pemprov Kaltim dinilai masih belum dipahami secara merata oleh masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyoroti lemahnya upaya sosialisasi di lapangan.
Menurut Ananda, meski sejumlah agenda Gratispol sudah mulai dijalankan, masih banyak warga yang bingung bagaimana cara mengakses program prioritas tersebut. Mulai dari pembiayaan pendidikan, hingga perjalanan ibadah bagi penjaga rumah ibadah, belum sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat.
“Sering sekali saya temukan warga bertanya saat reses atau diskusi santai, bagaimana caranya ikut Gratispol, syaratnya apa saja. Artinya informasi yang diterima warga belum maksimal,” kata Nanda, sapaan akrabnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menyebutkan, peralihan dari program sebelumnya ke Gratispol memicu banyak pertanyaan, terutama bagi penerima manfaat lama seperti penerima beasiswa. Sosialisasi yang masif dinilai jadi kunci agar program ini betul-betul dirasakan oleh semua kalangan.
“Anak-anak yang dulu dapat beasiswa juga bertanya, jalurnya sekarang seperti apa. Yang terpenting hari ini bukan hanya programnya jalan, tapi informasinya juga harus sampai ke masyarakat,” ujarnya menegaskan.
Meski menyoroti kurangnya publikasi, Nanda menegaskan DPRD Kaltim tetap mendukung penuh pelaksanaan Gratispol, terutama untuk mendorong peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembiayaan pendidikan atau kesehatan saja, tetapi turut memastikan pembangunan infrastruktur pendukung berjalan seiring.
“Kalau mau pengentasan kemiskinan dan pembangunan berjalan optimal, maka infrastruktur dan sarana penunjang juga harus diperhatikan. Ini sudah saya sampaikan ke Sekda dan OPD terkait,” jelasnya.
Mengenai alokasi anggaran 2025, ia menambahkan Pemprov Kaltim sudah melakukan efisiensi belanja melalui instruksi presiden. Dari berbagai penghematan perjalanan dinas, rapat, hingga ATK, terkumpul dana sekitar Rp 1,5 triliun yang kemudian dialihkan ke lima program prioritas.
“Sebagian besar, sekitar Rp 795 miliar, dialokasikan untuk sektor pendidikan. Kesehatan dapat Rp 440 miliar dan sisanya untuk infrastruktur serta sanitasi,” ungkapnya.
“Intinya, lebih dari 80 persen dana itu kembali ke masyarakat melalui Gratispol. Tinggal sekarang, bagaimana pemerintah memastikan informasinya betul-betul sampai dan pelaksanaannya diawasi ketat,” tambahnya, mengakhiri. (csv)
