BAIT.ID – Pemprov Kaltim resmi meluncurkan salah satu program unggulan Gratispol, yakni pembebasan biaya administrasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Empat bank telah ditunjuk sebagai pelaksana program ini.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyebutkan bank pelaksana tersebut adalah Bank Mandiri, BTN, BTN Syariah, dan Bankaltimtara. Keempatnya bertugas memverifikasi kelengkapan dokumen pemohon sebelum menyalurkan dana langsung ke pengembang.
“Bank hanya berperan sebagai pelaksana. Setelah verifikasi, dana akan diteruskan ke pihak pengembang,” ujar Fitra dalam konferensi pers, Jumat, 29 Agustus 2025 siang.
Program ini menanggung biaya tambahan yang kerap membebani pembeli rumah, seperti biaya provisi, administrasi bank, notaris, akta jual beli, dan lain-lain. Menurut Fitra, meski nilainya terkesan kecil, komponen biaya tersebut cukup banyak. “Pemprov Kaltim menanggung hingga maksimal Rp10 juta per unit,” jelasnya.
Skema program dibuat sederhana. Pemohon cukup berhubungan dengan pengembang dan bank. Setelah memilih rumah, pengajuan permohonan dilakukan ke bank. Jika lolos verifikasi, pembayaran langsung disalurkan dari rekening ke pengembang.Sebagai payung hukum, Pemprov Kaltim telah menerbitkan Pergub Nomor 27/2025 tentang Fasilitasi Pembiayaan Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam aturan itu ditegaskan, penerima manfaat adalah warga dengan penghasilan maksimal Rp11 juta per tahun.
Fitra menambahkan, tujuan utama program ini adalah mempersempit kesenjangan antara kebutuhan rumah dan jumlah hunian yang tersedia. Selain itu, memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki kesempatan memiliki rumah sendiri. (csv)
