BAIT.ID – APBD Kaltim kembali dibahas di atas meja. Pemprov dan DPRD Kaltim tancap gas mengutak-atik anggaran perubahan 2025, demi menyelamatkan fiskal yang makin tertekan dan memperkuat pondasi keuangan daerah. Sebelum masuk tahun anggaran 2026, tahun yang digadang bakal lebih ketat lagi.
Pembahasan tersebut berlangsung pada Senin, 3 November 2025 malam. Langkah ini diambil setelah evaluasi dari Kemendagri rampung, membuka ruang bagi kedua pihak menyatukan strategi belanja daerah di tengah tekanan fiskal yang kian menajam.
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas penyesuaian belanja program tahun ini. Namun juga mulai memetakan arah kebijakan 2026, saat APBD Benua Etam diprediksi merosot tajam. Sorotan utamanya, bagaimana mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Kaltim tidak lagi sepenuhnya menggantungkan diri pada dana transfer pusat. “Kami ingin sejalan agar sama-sama bisa mendongkrak PAD supaya tidak bergantung pada dana transfer lagi,” ujar gubernur usai pertemuan di Gedung DPRD Kaltim.
Menurutnya, dukungan legislatif sangat krusial, terutama dalam menyiapkan regulasi yang mampu mengoptimalkan penerimaan asli daerah. Kolaborasi dengan sektor swasta pun didorong, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan.
“Kalau semua bergerak, PAD bisa tumbuh sehingga pembangunan tersusun sesuai potensi dan kemampuan fiskal daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud membenarkan bahwa fokus utama diskusi adalah strategi peningkatan pendapatan daerah. Pertemuan yang berlangsung 2,5 jam itu dinilai cukup lama tertunda dan perlu dijadwalkan lebih rutin. “Mungkin perlu disiapkan rapat koordinasi bulanan. Waktunya mundur terus, ini sudah masuk November,” kata Hasanuddin.
Hasanuddin juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal Kaltim sedang tidak baik-baik saja akibat turunnya dana transfer pusat. Karena itu, berbagai langkah agresif untuk mengoptimalkan PAD tengah digenjot.
Mulai dari peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dan PKB, hingga memastikan perusahaan sektor tambang dan perkebunan patuh terhadap kewajiban pajak dan retribusi. Tak hanya kendaraan umum, alat berat tambang dan perkebunan juga menjadi sasaran pengawasan.
Selain itu, pemerintah didorong memberi relaksasi pajak bagi kendaraan berplat luar Kaltim yang beroperasi di wilayah ini, agar segera balik nama dan menjadi plat KT. Kebijakan ini dinilai mampu menambah pundi-pundi kas daerah secara signifikan.
“Strategi ini juga dibahas di komisi-komisi terkait. Kami terus dorong agar pemerintah serius menggarap sektor-sektor PAD selain BUMD,” tutup Hasanuddin. (csv)
