BAIT.ID – Pemkot Samarinda menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal arah pembangunan kota di tengah tantangan fiskal yang dinamis. Menghadapi keterbatasan ruang gerak anggaran pada tahun 2026, Pemkot memilih langkah realistis dengan memprioritaskan penyelesaian proyek-proyek strategis (lanjutan) guna memastikan manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.
Berdasarkan postur APBD Murni Kota Samarinda, kapasitas anggaran saat ini berada di angka Rp3,18 triliun. Pengetatan ini tidak terlepas dari fluktuasi Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim, di mana alokasi untuk Kota Samarinda tercatat sebesar Rp311,66 miliar pada tahun ini.
Selain faktor eksternal, struktur belanja daerah saat ini masih didominasi oleh belanja rutin. Alokasi untuk belanja pegawai, termasuk gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), menyerap lebih dari 40 persen total anggaran.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda, Ananta Fathurrozi, menjelaskan bahwa pemenuhan hak ASN merupakan kewajiban yang tetap harus dipastikan keberlangsungannya. “Belanja pegawai tetap harus dipertahankan, dan kondisi inilah yang menuntut kita untuk lebih selektif serta cermat dalam menentukan skala prioritas kegiatan lainnya,” ujar Ananta.
Meski ruang gerak fiskal terbatas, Pemkot Samarinda memastikan program-program pro-rakyat tetap menjadi garda terdepan. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) dipastikan tetap berjalan demi menjaga denyut pembangunan di tingkat akar rumput.
Pemerintah berkomitmen mempertahankan alokasi Rp100 juta per RT, namun dengan penyesuaian mekanisme penyaluran. Realisasinya akan dilakukan secara bertahap melalui skema dua termin guna menjaga stabilitas arus kas daerah tanpa mengurangi esensi manfaat program tersebut bagi warga.
Melalui langkah mitigasi dan penentuan prioritas yang tajam ini, Pemkot Samarinda optimistis dapat menjaga momentum pembangunan dan memastikan tidak ada proyek strategis yang terbengkalai di tengah jalan. (csv)
