BAIT.ID – Kericuhan yang terjadi dalam acara Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Mulawarman (Unmul) 2025 menuai perhatian publik. Namun, akademisi menilai hal itu hanyalah bentuk ekspresi mahasiswa yang seharusnya tidak membuat pejabat merasa tersinggung.
Akademisi Unmul, Saipul Bahtiar, menyebut aksi mahasiswa itu merupakan bagian dari cara mereka menyuarakan keresahan. Menurutnya, pihak rektorat semestinya memberi ruang bagi kritik, sementara pejabat yang hadir tidak perlu baper.
“Pihak rektorat mestinya memberi ruang. Pejabat yang datang ke Unmul juga jangan baperan,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unmul tersebut, Selasa 12 Agustus 2025 siang.
Aksi protes mahasiswa muncul setelah panitia mengundang Wakil Gubernur Kaltim dan perwira TNI dari Kodam VI/Mulawarman dalam acara internal kampus itu. Bentuk ekspresi yang ditunjukkan pun beragam, mulai dari aksi membalikkan badan hingga menyanyikan lagu-lagu perjuangan mahasiswa di GOR 27 September.
Saipul menilai aksi tersebut masih tergolong wajar. Apalagi, sebelum pelaksanaan PKKMB sudah muncul penolakan dari kalangan mahasiswa terhadap kehadiran pejabat pemerintah dan militer aktif di lingkungan kampus. “Kalau saya simak, penolakan itu sudah ada sejak sebelum acara. Jadi ekspresi yang muncul saat kegiatan masih dalam batas aman, tidak berlebihan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kritik mahasiswa kepada pejabat bisa menjadi pengingat agar janji-janji politik saat Pilkada 2024 benar-benar diwujudkan. Salah satunya terkait program pendidikan gratis yang hingga kini dinilai belum sepenuhnya terealisasi. “Janji pendidikan gratis yang dipertanyakan itu memang baru menyasar mahasiswa baru,” ucap Saipul.
Karena itu, pejabat perlu melakukan koreksi diri jika banyak janji kampanye yang belum terpenuhi. Menurutnya, penyampaian kepada publik sebaiknya dilakukan dengan sikap melayani rakyat, bukan layaknya seorang raja yang menuntut penghormatan.
“Sejak reformasi 1998, pejabat itu dipilih, bukan ditunjuk. Maka harus siap mendengar kritik, memahami ekspresi rakyat, dan menyesuaikan dengan semangat reformasi. Jangan anti kritik,” tegasnya, mengakhiri. (csv)
