BAIT.ID – Di tengah kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat, program prioritas Pemprov Kaltim dipastikan tetap berlanjut. Salah satunya adalah program gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa perguruan tinggi.
Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat merencanakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 50 persen. Di Kaltim, pos Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi yang paling terdampak, dengan potensi pengurangan hingga Rp5 triliun.
Meski begitu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, Dasmiah, menegaskan program Gratispol tetap berjalan. Pemprov, kata dia, bahkan sudah menyiapkan langkah antisipasi jika pemotongan tersebut benar-benar terjadi. “Sejauh ini program masih berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Kalaupun ada pemotongan, sudah ada mitigasinya,” ujar Dasmiah belum lama ini.
Ia menambahkan, Pemprov Kaltim juga telah berkoordinasi dengan perguruan tinggi swasta untuk memastikan program ini tetap terlaksana. Anggaran pun sudah disiapkan sejak awal, sehingga tidak terdampak kebijakan efisiensi. “Karena ini program prioritas, anggarannya masih aman,” jelasnya.
Pemprov memastikan mekanisme dan regulasi sudah tuntas dibahas bersama pihak kampus. Baik perguruan tinggi negeri maupun swasta kini telah memahami skema program ini, sehingga pelaksanaannya tinggal dijalankan.
Dukungan juga datang dari DPRD Kaltim. Anggota Komisi IV, Damayanti, menegaskan program pendidikan gratis merupakan prioritas yang harus dijaga.“Ini penting. Kami sepakat visi-misi kepala daerah tetap berjalan,” tegasnya.
Jika pemotongan TKD benar terjadi, menurutnya yang akan dikurangi adalah kegiatan seremonial seperti perjalanan dinas, rapat di hotel, hingga biaya operasional.“Program prioritas harus diupayakan tidak terganggu,” imbuh politikus PKB tersebut.
Meski begitu, Damayanti mengakui belum ada kepastian besaran potongan TKD untuk Kaltim. Kementerian Keuangan diperkirakan akan mengumumkan keputusan tersebut pada akhir September.“Kami berharap potongan DBH untuk Kaltim tidak terlalu besar,” pungkasnya. (csv)
