BAIT.ID – Menjelang pergantian tahun, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memberikan instruksi tegas terkait pengelolaan APBD. Meski serapan anggaran tahun ini telah mencapai angka memuaskan di kisaran 97 persen, Gubernur menekankan bahwa fokus tahun 2026 bukan sekadar menghabiskan uang negara, melainkan kualitas pembangunan yang nyata.
Dalam kegiatan Morning Briefing di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim pada Senin 22 Desember 2025, Rudy mengingatkan jajarannya agar tidak terjebak dalam rutinitas “kejar tayang” di akhir tahun. Ia menyoroti fenomena klasik di mana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kerap mengambil jalan pintas demi laporan serapan yang tinggi.
“Bukan hanya kuantitas yang kita kejar, tapi kualitas program pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Rudy.
Gubernur menginginkan perubahan paradigma kerja pada tahun mendatang. Ia meminta agar program-program strategis mulai dikejar dan dituntaskan sejak triwulan pertama dan kedua, guna menghindari penumpukan pekerjaan di penghujung tahun anggaran.
Menurutnya, kecepatan penyerapan anggaran berbanding lurus dengan perputaran ekonomi di tengah masyarakat. Apalagi pada tahun depan evaluasi berkala akan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Evaluasi kinerja akan dilakukan setiap bulan (maksimal tiga bulan sekali).
Gubernur juga meminta jajarannya tidak banyak beralasan saat menghadapi hambatan, termasuk dinamika kebijakan pusat atau kondisi ekonomi. “Kalau ekonomi lesu, maka effort (upaya) kita yang harus ditingkatkan, bukan malah ikut lesu,” imbuhnya.
Menutup arahannya, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Golkar Kaltim ini memberikan peringatan keras terkait integritas. Ia berharap seluruh pimpinan OPD dapat menjalankan amanah tanpa terseret persoalan hukum.
Rudy membagikan tiga kunci sederhana agar birokrasi terhindar dari tindak pidana korupsi. Hindari perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, jangan merugikan keuangan negara dan jauhi praktik mark-up harga maupun kegiatan fiktif. “APBD itu bukan untuk diparkir. Satu rupiah pun dana tersebut harus memberikan dampak positif bagi rakyat,” pungkasnya. (csv)
