BAIT.ID — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim dinilai masih punya ruang optimalisasi yang masif di tengah tren penurunan dana perimbangan. Sektor sumber daya alam (SDA) dan korporasi yang beroperasi di berbagai kabupaten/kota dipandang belum terkelola secara maksimal.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas instansi untuk menggenjot potensi tersebut agar daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Dana Bagi Hasil (DBH). “Kerja sama ini penting untuk mendongkrak keuangan dan tidak bergantung dengan DBH lagi. Kita berjuang bagaimana sumber daya alam bisa dikelola dengan baik, juga untuk PAD lebih optimal,” ujar Guntur, Senin, 5 Oktober 2026.
Menurutnya, pengawasan terhadap ratusan perusahaan di Kaltim saat ini tidak cukup dilakukan secara parsial. Ia mendorong pembentukan tim terpadu tambahan yang bekerja secara simultan dan langsung turun ke lapangan. Sinergi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci agar pengawasan berjalan efektif.
“Sangat setuju untuk bentuk tim terpadu. Harus ada tim di luar itu yang sinkronisasinya dengan kabupaten-kota. Bapenda provinsi dan kabupaten-kota yang berpotensi harus memiliki satu alur,” terangnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, kenaikan Rencana Kerja dan Biaya (RKB) korporasi berbanding lurus dengan penambahan alat berat dan aktivitas produksi. Potensi dari sektor pajak alat berat serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perusahaan inilah yang dinilai mendesak untuk dioptimalkan melalui pengawasan bersama, mengingat tidak semua wilayah dapat dijangkau oleh Bapenda provinsi secara mandiri.
“Enggak mungkin semuanya Bapenda provinsi. PAD-nya bukan hanya kita, kabupaten dan kota juga kebagian,” pungkasnya. (csv)
