BAIT.ID – Pelaksanaan agenda serap aspirasi atau reses Anggota DPRD Kaltim menunjukkan satu benang merah persoalan yang paling banyak disuarakan warga: pembangunan infrastruktur dan kejelasan mekanisme Program Gratispol. Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses DPRD Kaltim oleh masing-masing fraksi, Senin 1 Desember 2025.
Dari tujuh fraksi yang menyampaikan laporan, mayoritas menggarisbawahi bahwa kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi secara merata di berbagai kabupaten dan kota di Kaltim. Keluhan itu mencakup kondisi jalan, ketersediaan air bersih, saluran drainase, hingga penerangan jalan umum (PJU).
Anggota Fraksi Golkar, Sayid Muziburrachman, melaporkan aspirasi serupa muncul hampir di seluruh daerah, mulai dari Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, hingga Berau. “Masyarakat meminta adanya semenisasi jalan lingkungan, pembuatan dan perbaikan drainase, normalisasi sungai, penurapan di ruas jalan rawan longsor, serta pembangunan gorong-gorong untuk mengatasi banjir,” kata Sayid.
Persoalan distribusi air bersih juga menjadi keluhan yang banyak disampaikan. Di beberapa wilayah, kualitas air masih keruh, sementara jaringan pipa sekunder belum menjangkau seluruh kawasan permukiman.
Tak hanya itu, warga di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga mendesak perluasan jaringan internet. Keterbatasan akses komunikasi dinilai menjadi penghambat aktivitas pendidikan dan ekonomi masyarakat. “Sementara di daerah 3T, warga meminta perhatian serius untuk akses internet karena komunikasi masih sering terganggu,” tambahnya.
Selain infrastruktur, mekanisme Program Gratispol di sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi sorotan tajam. Anggota Fraksi Demokrat–PPP, Agus Aras, mencatat banyak warga mempertanyakan kejelasan teknis program unggulan Pemprov Kaltim tersebut. “Masyarakat bertanya, apakah mahasiswa yang sudah berada di semester lanjut juga akan mendapat manfaat, atau hanya untuk mahasiswa baru. Mereka juga ingin tahu, apa perbedaan Gratispol dengan program beasiswa yang sudah ada,” ujarnya.
Keluhan lain yang muncul berkaitan dengan program pendidikan gratis, termasuk penyediaan atribut sekolah. Agus juga melaporkan bahwa kebutuhan pembangunan SMA dan SMK di sejumlah daerah, seperti Kutai Timur dan Balikpapan, menjadi aspirasi mendesak warga.
“Beragam pertanyaan ini harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan ke depan. Reses menjadi jembatan penting dalam proses legislasi dan pengawasan, sekaligus melihat kebutuhan riil masyarakat. Di sinilah fungsi DPRD diperkuat, termasuk dalam mengawal kinerja OPD serta efektivitas penggunaan anggaran,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, yang memimpin rapat paripurna, menegaskan seluruh aspirasi warga yang terhimpun selama reses akan menjadi bahan pertimbangan strategis DPRD dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan tahun berikutnya. “Tentu tujuannya agar arah pembangunan Kaltim benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” pungkasnya. (csv)
