BAIT.ID – Tepat di hari Kemerdekaan Indonesia, gerakan anak muda di Kaltim justru menyorot komitmen pemerintah menjalankan transisi energi. Hasilnya krisis iklim yang terjadi semakin parah dan khusus di Kaltim, kondisi itu justru berdampak pada masyakatnya.
Protes itu tersaji dalam bentuk aksi pembentangan spanduk di atas Flyover Air Hitam, Samarinda. Kain rentang sekira 50 meter berisi tulisan “Merdeka Dari Krisis Iklim” terpampang pada Minggu 17 Agustus 2025 pagi. Gerakan XR Bunga Terung sengaja memasang untuk mengingatkan bahaya krisis iklim masih menghantui Kaltim.
Perwakilan XR Bunga Terung, Yuni, mengatakan bahwa Indonesia belum siap untuk menjaga kenaikan panas Bumi. Meski sudah meneken Persetujuan Paris bersama 196 negara lainnya pada 2015 lalu.
“Nyatanya itu tidak terjadi, justru di tahun 2024, beberapa peneliti mencatat kenaikan suhu global melebihi 1,5 Celcius. Tentu ini jadi alarm bagi Indonesia untuk menurunkan gas Emisi Rumah Kaca (ERK),” ucap Yuni melalui siaran persnya.
Target Indonesia menurunkan ERK ini juga seperti isapan jempol semata. Target menurunkan emisi sebanyaj 31,89 persen sebelum 2030 sepertinya sulit digapai. Upaya beralih ke Energi Baru Terbarukan (EBT) juga tidak kunjung kesampaian. Baru 14 persen dari target bauran EBT sebanyak 23 persen di 2024 lalu. “Jauhnya angka riil dengan target yang ada tandanya Indonesia masih bergantung dengan energi lama atau energi ekstraktif,” urainya.
Parahnya, Kaltim jadi daerah yang benar-benar dieksploitasi terkait pemanfaatan energi ekstraktif. Data Auriga Nusantara yang berbicara, Deforestasi Indonesia pada 2024 teridentfikasi seluas 261.575 hektar. Dan Bumi Etam menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan luas deforestasi tertinggi di Indonesia.
Selain itu, berbagai upaya penggunaan EBT seperti PLTS yang diterapkan juga tidak murni. Lantaran masih bergantung dengan PLTU. Penggunaan panel surya juga justru memperpanjang nafas ekstraktivisme, sebab bahan dasarnya berasal dari tambang pasir silika.
“Hal ini membuat slogan EBT menjadi solusi palsu transisi energi. Seperti memberi peluang lain SDA yang lain,” tuturnya.
Ia berharap, Pemprov Kaltim bisa mengambil langkah tegas terkait persoalan ini. Menyiapkan langkah menjalankan transisi energi yang bersih serta menghentikan penggunaan energi fosil. Mengupayakan reklamasi lubang tambang, memulihkan kerusakan ekosistem dan menghentikan laju deforestrasi. “Serta menahan upaya alih fungsi lahan yang berlebihan,” tegasnya, mengakhiri. (csv)
