BAIT.ID – Pemprov Kaltim semakin serius menyiapkan diri menghadapi era government digital. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemprov tengah merancang peta jalan Pemerintah Digital yang akan menjadi fondasi transformasi birokrasi di seluruh aspek pemerintahan.
Langkah ini penting karena mulai tahun depan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara nasional akan berevolusi menjadi Pemerintah Digital dengan indikator penilaian yang jauh lebih ketat. Artinya, tidak sekadar mengubah istilah, tetapi juga cara kerja dan standar pelayanan publik.
Plt Kabid Aptika Diskominfo Kaltim, Fery, menegaskan bahwa transformasi digital bukan hanya soal teknologi, melainkan perubahan mendasar dalam tata kelola birokrasi. “Kalau dulu fokus kita membangun aplikasi, ke depan yang lebih penting adalah bagaimana semua aplikasi itu saling terhubung, layanan publik bisa diakses lebih mudah, dan data yang dipakai benar-benar valid serta bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, kesiapan Kaltim harus menyeluruh—mulai dari strategi, regulasi, hingga kolaborasi lintas perangkat daerah. “Transformasi ini adalah momentum penting untuk menghadirkan birokrasi yang cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga,” lanjut Fery.
Dalam kegiatan penyusunan peta rencana tersebut, Julizar Handi Wijaya dari Inixindo Jogja hadir sebagai narasumber. Ia menekankan pentingnya ketersediaan data yang benar dan komprehensif sebagai fondasi utama. “Untuk indikator penilaian baru, arahan detail dari Kementerian PAN-RB memang kita tunggu. Tapi daerah harus bergerak sekarang, menyiapkan fondasi data, regulasi, keamanan, dan kapasitas SDM sejak dini,” ujarnya.
Transformasi digital pemerintahan, tambahnya, tidak lagi sekadar memindahkan layanan manual ke format elektronik. Lebih jauh, pemerintah dituntut membangun sistem yang kokoh, menghadirkan layanan publik digital yang terintegrasi, serta memastikan aparatur sipil negara memiliki kompetensi digital yang memadai.
Dengan penyusunan peta jalan ini, Pemprov Kaltim menargetkan lahirnya layanan publik digital yang lebih efisien, mudah diakses, serta berorientasi penuh pada kebutuhan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan visi nasional transformasi digital menuju Indonesia yang maju dan adaptif di era teknologi. (csv)
