BAIT.ID – Pemkot Samarinda mulai memperketat saringan bagi para calon pemimpin sekolah. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), pemerintah kini tengah menggodok evaluasi mendalam terhadap puluhan kandidat yang diproyeksikan mengisi kursi kepala sekolah di tingkat SD dan SMP negeri.
Rapat Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah (PPKS) yang digelar di Kantor BPKAD Samarinda, beberapa waktu lalu, menjadi sinyal bahwa rekam jejak bukan sekadar formalitas. Di bawah arahan Sekretaris Daerah, Hero Mardanus tim penilai yang terdiri dari lintas instansi, termasuk BKPSDM dan Dewan Pendidikan, membedah kelayakan setiap nama yang masuk dalam bursa kepemimpinan.
Sebanyak 39 kandidat kini sudah dikantongi tim PPKS. Berbeda dengan pola rotasi biasa, penilaian kali ini menitikberatkan pada aspek-aspek fundamental yang seringkali terabaikan, kedisiplinan dan integritas.
Dua indikator utama yang menjadi sorotan tajam adalah tingkat kehadiran (absensi) dan capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Pemerintah ingin memastikan bahwa mereka yang memimpin sekolah adalah sosok yang produktif dan mampu menjadi teladan bagi guru maupun siswa.
“Proses seleksi ini harus berjalan objektif dan berbasis kinerja. Kita mencari sosok yang tidak hanya kompeten secara kepemimpinan, tapi juga punya integritas tinggi,” tegas tim penilai dalam pertemuan tersebut.
Menariknya, dinamika jabatan kepala sekolah di Samarinda ke depan akan mengalami pergeseran regulasi. Pemerintah mulai membuka pintu bagi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk menduduki posisi kepala sekolah.
Langkah ini diambil untuk memperluas jangkauan talenta pemimpin di dunia pendidikan, selama para kandidat tersebut mampu memenuhi syarat ketat yang telah ditetapkan.
Dengan proses evaluasi yang lebih transparan ini, Pemkot Samarinda berharap tidak ada lagi celah bagi kepemimpinan yang pasif. Fokus utamanya jelas: memperkuat manajemen sekolah demi mendongkrak mutu pendidikan di Kota Tepian agar lebih kompetitif. (csv)
