BAIT.ID – Kinerja Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Kaltim jadi sorotan DPRD. Dalam kunjungan monitoring ke UPTD BLKI Balikpapan, Komisi IV menilai kapasitas pelatihan masih terbatas dan data serapan alumni minim, sehingga efektivitas program sulit diukur.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menegaskan jumlah paket pelatihan perlu segera ditingkatkan. Saat ini hanya tersedia 16 paket, ia mendorong agar bisa ditambah menjadi 32. Namun, penambahan itu harus diimbangi dengan ketersediaan instruktur. “Kalau memungkinkan bisa didorong lewat dukungan anggaran bersama DPRD. Harapannya jangkauan lebih luas dan kualitas tenaga kerja Kaltim ikut naik,” tegasnya.
Baba juga mengingatkan agar BLKI tidak sekadar sibuk membuka pelatihan, tapi juga menghadirkan data komprehensif soal alumni, terutama tingkat serapan kerja. “Data alumni tahun 2023 harus jelas. Itu yang jadi ukuran apakah program ini berhasil atau tidak,” ujarnya. Ia menambahkan, Komisi IV mendorong perluasan daya tampung, penambahan instruktur, dan pembentukan unit pelatihan baru di kabupaten/kota.
Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, ikut menyoroti perlunya transparansi kurikulum agar sesuai kebutuhan industri. Ia menekankan mekanisme tracing alumni sebagai indikator keberhasilan. “Tanpa data serapan kerja, sulit menilai program ini betul-betul membantu penurunan pengangguran atau hanya sekadar formalitas,” ucapnya.
Anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry, menambahkan pentingnya sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota agar rekrutmen peserta transparan dan tepat sasaran. Ia juga menekankan perlunya publikasi yang lebih masif. “Kalau sosialisasi terbatas, masyarakat di daerah akan sulit mengakses pelatihan. Perlu strategi agar informasi bisa menjangkau luas,” kata Sarkowi.
Menjawab kritik tersebut, Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi, memaparkan bahwa provinsi ini memiliki dua BLK, di Balikpapan dan Bontang, dengan total 65 paket pelatihan per tahun. Semua dibiayai APBD 2025 senilai Rp22 miliar tanpa sokongan APBN.
“Peserta memperoleh sertifikat BNSP dan CIU sesuai Permenaker No. 6/2025. Setiap tahun kurikulum disinkronkan dengan kebutuhan perusahaan agar alumni bisa terserap. Kendalanya, daya tampung sangat terbatas karena setiap paket hanya memuat 16 orang,” jelas Rozani. (csv)
