BAIT.ID – Pemprov Kaltim kembali menegaskan peran vital pers sebagai pilar utama dalam menjaga rasionalitas publik. Di tengah derasnya arus informasi digital, pers dituntut tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga mempertahankan kedalaman dan akurasi informasi sebagai benteng melawan disinformasi.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyatakan bahwa legitimasi media di mata masyarakat sangat bergantung pada konsistensi dalam menyajikan berita berbasis data dan fakta. Menurutnya, adaptasi terhadap teknologi adalah keharusan, namun nilai dasar jurnalistik tidak boleh dikorbankan.
“Di era digital yang serba cepat, insan pers dituntut terus berkembang dan mampu beradaptasi. Namun, akurasi tetap menjadi fondasi utama. Tanpa itu, pers berisiko kehilangan kepercayaan publik,” ujar Rudy Mas’ud.
Selain fungsi kontrol sosial, Rudy menyoroti peran pers sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Kehadiran media yang profesional dianggap krusial dalam mentransformasikan kebijakan publik menjadi informasi yang mudah dipahami, sehingga mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Bumi Etam.
Senada dengan Gubernur, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) serta Kehumasan Diskominfo Kaltim, Irene Yuriantini, mengapresiasi kontribusi insan pers dalam menjembatani komunikasi antara birokrasi dan warga.
“Hubungan konstruktif ini sangat dibutuhkan, terutama saat literasi publik semakin meningkat. Kami terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat melalui media untuk perbaikan kinerja ke depan,” sebut Irene.
Poin Utama yang diharapkan dari Pemprov Kaltim adalah akurasi di atas kecepatan, hingga penekanan pentingnya verifikasi demi menjaga iklim informasi yang sehat. Transparansi pers berperan krusial dalam memublikasikan progres program pembangunan daerah. Serta ruang kritik konstruktif kepada Pemprov Kaltim juga diperlukan. Ini sebagai bentuk pernyataan keterbukaan terhadap koreksi media sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah. (csv)
