BAIT.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Jumat 25 Juli 2025. Mereka menuntut Pemprov Kaltim bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sembari menyuarakan kecurigaan atas kuatnya relasi kekuasaan non-formal di lingkaran pemerintahan.
Koordinator aksi, Faisal Hidayat, dalam orasinya menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam mengawal jalannya pemerintahan. Ia menilai praktik KKN tidak hanya merusak tata kelola negara, tetapi juga mengangkangi konstitusi. “Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pengkhianatan terhadap konstitusi. Pemerintah harus diawasi agar tak melenceng dari prinsip akuntabilitas,” tegas Faisal.
Salah satu tudingan paling serius dalam aksi itu adalah adanya dugaan pengambilan fee dalam sejumlah kegiatan di lingkungan Pemprov. Mahasiswa menuding permainan ini dikendalikan oleh sosok tak resmi yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan.
Faisal menyebut dua inisial yang menurut informasi, mereka berperan dalam praktik tersebut. “Kami mencium adanya peran inisial BR sebagai operator lapangan, yang kemudian menyambungkan ke pihak berinisial H. Padahal H bukan pejabat publik, tapi disebut-sebut menentukan arah kebijakan. Ini harus diusut tuntas,” ujar Faisal.
Tak hanya itu, massa aksi juga mengungkap sejumlah isu besar yang diduga sarat pelanggaran. Di antaranya skandal pajak yang melibatkan PT Barokah Karya Energi (BKE), yang disebut merugikan negara hingga Rp 1 triliun, proyek renovasi kantor DPRD Kaltim yang dianggap janggal, hingga proses seleksi Dirut BUMD Kaltim yang dinilai kental nuansa nepotisme.
“Kekuasaan hari ini tidak selalu hadir lewat jabatan formal. Ada aktor-aktor tak terlihat yang justru mengendalikan jalannya pemerintahan. Ini ancaman nyata bagi demokrasi,” tandasnya.
Menanggapi berbagai tudingan itu, Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (BPOD) Setda Kaltim, Imanudin, menyatakan Pemprov tetap berkomitmen terhadap prinsip transparansi dan pemberantasan KKN. “Kami selalu terbuka terhadap aspirasi. Setiap masukan akan diteruskan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Tak ada yang sia-sia,” ujarnya.
Namun, saat ditanya lebih lanjut soal dugaan keterlibatan inisial “H” dalam pengambilan kebijakan, Imanudin memilih irit bicara. “Itu masih dugaan. Tapi semua aspirasi yang masuk tetap kami pelajari dan sampaikan ke pimpinan,” pungkasnya. (csv)
