BAIT.ID – Program sekolah gratis di SMAN 10 Samarinda kembali disorot. Sejumlah orang tua siswa memprotes pungutan biaya asrama Rp2,6 juta per bulan yang dinilai bertolak belakang dengan komitmen pembiayaan penuh melalui program Gratispol pada awal tahun ajaran 2025/2026.
Protes mengemuka dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD Kaltim pada Senin, 10 November 2025. Para wali murid menilai sekolah memberi beban baru, padahal sebelumnya mereka dijanjikan seluruh kebutuhan siswa, termasuk asrama, akan ditanggung pemerintah. “Dulu dijanjikan semua gratis. Sekarang malah ada biaya Rp2,6 juta per bulan. Banyak orang tua tidak mampu,” ujar Arif Rahman, salah seorang wali murid.
Arif menyebut pihak sekolah juga sempat meminta pembayaran awal Rp5 juta untuk dua bulan pertama, termasuk listrik dan air. Ada orang tua yang sudah membayar penuh, sementara yang lain hanya sanggup melunasi sebagian.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, meminta sekolah menghentikan semua bentuk pungutan. Ia mengingatkan bahwa Pemprov Kaltim telah menyiapkan skema pembiayaan penuh untuk sekolah unggulan. “Kami minta pungutan dihentikan. Pemerintah sudah punya program Gratispol. Jangan ada biaya apa pun yang masih dibebankan kepada orang tua,” kata Darlis.
DPRD, ia menambahkan, akan mengawal persoalan ini bersama Dinas Pendidikan Kaltim untuk memastikan kebijakan sekolah gratis berjalan sesuai janji.
Dari pihak sekolah, Kepala Asrama SMAN 10 Samarinda, Abdul Rais Thamrin, tidak menampik adanya biaya Rp2,6 juta per bulan. Ia menyebut pungutan itu bukan kebijakan baru, melainkan biaya rutin untuk makan, laundry, listrik, hingga pembinaan siswa.Rais menjelaskan bahwa pada awal semester, asrama menerima beasiswa stimulan sebesar Rp1.560.000 per siswa. Namun total biaya operasional mencapai Rp2,6 juta, membuat selisih Rp1.040.000 masih dibebankan kepada orang tua.
Setelah muncul protes, sekolah dan pemerintah menyepakati bahwa kekurangan biaya itu akan diambil alih Pemprov Kaltim melalui penyesuaian anggaran Gratispol. Kebijakan baru dijadwalkan mulai berlaku Maret atau April 2026. Hingga akhir 2025, biaya tambahan siswa akan ditanggung Dinas Pendidikan Kaltim.
Saat ini SMAN 10 Samarinda memiliki 120 siswa berasrama di Kampus A, 112 di antaranya berasal dari Kaltim. Delapan siswa dari luar daerah masih diwajibkan membayar biaya mandiri hingga Desember 2025. Di Education Center, jumlah siswa berasrama sekitar 177 orang.
Status SMAN 10 sebagai sekolah unggulan sendiri masih menunggu surat keputusan dari Pemprov Kaltim. “Kalau SK sudah keluar, seluruh pembiayaan hidup siswa asrama akan ditanggung pemerintah. Sekolah hanya pelaksana dan penerima manfaat,” kata Rais. (csv)
