BAIT.ID – Pembahasan APBD Kaltim 2026 kembali menemui jalan buntu. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum mencapai kata sepakat soal postur belanja pembangunan tahun depan.
Seperti diketahui, anggaran Kaltim tahun 2026 merosot tajam akibat pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat. Kondisi ini membuat nilai APBD yang sebelumnya dipatok Rp21,3 triliun dalam KUA-PPAS, kini harus dipangkas menjadi hanya sekitar Rp15 triliun.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim yang juga anggota Banggar, M. Darlis Pattalongi, menjelaskan pembahasan menjadi alot karena sebelumnya Pemprov Kaltim masih optimistis pemotongan TKD bisa dibatalkan. Namun, lobi dan audiensi ke Kementerian Keuangan tidak berhasil mengubah keputusan tersebut.
“Ketika pemotongan dipastikan tetap ada, pembahasan langsung tersendat. Untuk sementara pembahasannya harus ditunda dulu,” ujar Darlis.
Ia menambahkan, Banggar sebenarnya sangat berharap pemerintah pusat memberi kelonggaran, setidaknya dengan mengurangi besaran pemangkasan. “Bayangkan, yang terpotong itu Rp6,3 triliun. Tentu kami sangat tidak siap,” tegasnya.
Awalnya, Banggar dan TAPD telah menyiapkan waktu tiga hari untuk membahas APBD secara maraton. Namun, besarnya perubahan membuat diskusi harus diperpanjang. “Masih butuh pembahasan yang lebih mendalam,” kata Darlis.
Politikus PAN itu memastikan pembahasan tetap berlanjut. Baik Banggar maupun TAPD kini meminta waktu untuk menggelar rapat internal sebelum kembali duduk bersama. “Akan ada pembahasan ulang dengan persiapan yang lebih matang,” ucapnya.
Darlis menekankan, perubahan struktur anggaran ini tentu berdampak pada berbagai program daerah. Tantangannya kini adalah bagaimana memastikan masyarakat tetap merasakan manfaat pembangunan meski anggaran terbatas. “Termasuk program Gratispol, kemungkinan besar juga terdampak pengurangan,” pungkasnya. (csv)
