BAIT.ID – Ambisi Pemkot Samarinda untuk membebaskan wilayah utara dari kepungan banjir masih terbentur persoalan lahan. Proyek kolam retensi raksasa di Sungai Siring yang direncanakan seluas 70 hektare, hingga kini baru terealisasi seluas 3,9 hektare saja.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan bahwa tumpang tindih kepemilikan tanah menjadi faktor utama tersendatnya proyek ini. Dalam rapat koordinasi terbaru, ia menginstruksikan pemeriksaan ketat terhadap dokumen kepemilikan tanah di lapangan. “Kalau dokumen sama-sama sah tapi lokasinya sama, dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka jalur hukum adalah opsi terakhir,” tegas Andi Harun.
Agar pembangunan tidak mandek total, Andi Harun meminta Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) memetakan mana lahan yang bermasalah dan mana yang “bersih”. Fokus konstruksi akan dialihkan terlebih dahulu ke lahan yang tidak memiliki kendala hukum sembari proses negosiasi berjalan.
Bergeser ke selatan, penanganan banjir di Kelurahan Tani Aman, Loa Janan Ilir, menghadapi tantangan yang berbeda, yakni koordinasi antarwilayah. Mengingat air tidak mengenal batas administrasi, Andi Harun menjadwalkan pertemuan khusus dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Rencananya, proyek di kawasan ini baru akan didanai penuh pada anggaran 2026. Beberapa poin penting yang menjadi fokus adalah pembangunan sodetan sungai menjadi prioritas tahun depan untuk memecah volume air.
Meski berbagai kolam retensi dan normalisasi parit mulai dikerjakan, Wali Kota mengakui Samarinda belum sepenuhnya kering. Ia menyoroti kawasan Lempake Jaya yang masih rawan, serta munculnya genangan-genangan air di titik yang seharusnya sudah teratasi, seperti area di sekitar flyover. “Sebab teknisnya harus ditelusuri. Kenapa masih ada genangan di sana? Penanganannya harus tepat dan berkelanjutan, bukan sekadar solusi sementara,” pungkasnya. (csv)
