BAIT.ID – Pemkot Samarinda terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan berdiri di Kecamatan Palaran. Berbagai instansi diminta terlibat aktif dalam penyusunan dokumen pendukung agar proses pembangunan berjalan sesuai target.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun memimpin langsung rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Wali Kota, Lantai 2 Balai Kota Samarinda, Rabu, 12 November 2025. Rapat ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari perangkat daerah teknis di lingkungan Pemkot Samarinda.
Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi Sekolah Rakyat yang sebelumnya digelar di Bali.
Kepala Disdikbud Kota Samarinda, Asli Nuryadin, melaporkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan berbagai dokumen pendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Sertifikat lahan ditargetkan rampung sebelum 25 November 2025, sementara penandatanganan kontrak pembangunan dijadwalkan pada 2 Desember 2025.
Wali Kota Andi Harun menekankan pentingnya percepatan penyusunan dokumen teknis yang diminta oleh Kementerian PUPR. Kementerian tersebut telah menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan fisik, perizinan, serta penyusunan AMDAL kepada Pemkot Samarinda.
“Disdikbud menjadi pemrakarsa kegiatan ini dengan dukungan penuh dari dinas teknis seperti PUPR, DLH, Dishub, BPKAD, PDAM, PLN, dan Diskominfo,” ujar Andi Harun. “Karena itu, semua dokumen harus disiapkan dari tahap awal hingga akhir. Mulai dari KKPR, AMDAL, PBG, hingga Andalalin, termasuk surat keterangan pendukung dari masing-masing instansi,” imbuhnya.
Rapat ditutup dengan arahan tegas dari Wali Kota agar seluruh perangkat daerah bergerak cepat dan menjaga sinergi tanpa saling menunggu. “Komunikasi yang solid adalah kuncinya. Jangan menunggu instruksi baru bergerak. Semua harus saling mendukung agar target pembangunan Sekolah Rakyat bisa tercapai tepat waktu,” tegas Andi Harun. (csv)
