BAIT.ID – Pemkot Samarinda mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Arah kebijakan keuangan akan dibuat lebih transparan, efisien, dan berdaya saing guna menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan anggaran.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan pentingnya kemandirian fiskal di tengah kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Menurutnya, daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer yang sifatnya fluktuatif. “Selama ini kita di daerah dininabobokan oleh dana transfer. Padahal, dana itu bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pusat,” ujar Andi Harun.
Karena itu, ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berinovasi dan mencari sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dinilai penting agar keuangan daerah tetap stabil meski alokasi dana pusat berkurang. “Dengan adanya pemangkasan TKD, ini momentum bagi kita untuk membangun kemandirian. APBD Samarinda harus kuat dengan bersandar pada PAD kita sendiri,” tegasnya.
Diketahui, besaran TKD yang diterima Samarinda tahun ini hanya sekitar Rp1,3 triliun, turun drastis dari Rp2,7 triliun pada tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal Kota Tepian menyempit hingga 35–40 persen.
Untuk menutupi kekurangan itu, Pemkot Samarinda akan menggenjot lima sektor utama sumber PAD. Yakni dari pajak daerah, retribusi jasa usaha, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta kerja sama investasi dengan pihak swasta.
Langkah ini diharapkan menjadi pondasi kuat bagi Samarinda dalam membangun kemandirian keuangan dan memperkuat fondasi ekonomi daerah. (csv)
