Pemkot Samarinda Tetap Jalankan Program Prioritas di Tengah Penurunan Kapasitas Fiskal

Jumat, 24 Oktober 2025
Wali Kota Samarinda, Andi Harun

BAIT.ID – Meski menghadapi penurunan kapasitas fiskal hingga Rp1,3 triliun, Pemkot Samarinda memastikan roda pembangunan tetap berjalan. Langkah-langkah yang diambil pun disusun dengan prinsip kehati-hatian dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kebijakan efisiensi ini menjadi konsekuensi dari terbitnya Permenkeu Nomor 56 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN terhadap dana Transfer ke Daerah (TKD). Namun, di tengah keterbatasan tersebut, Pemkot menegaskan komitmennya untuk menjaga tiga sektor utama: pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam Rapat Konsultasi Sosialisasi Program Pembangunan Tahun 2026 dan Pemaparan RAPBD 2026 bersama DPRD Samarinda, Kamis 23 Oktober 2025. “Kami ingin memastikan bahwa di tengah situasi fiskal yang menantang, program-program yang menyentuh masyarakat tetap menjadi prioritas,” ujar Andi Harun.

Baca juga  Fabio Lefundes Putar Otak Cari Pengganti Rivaldo Pakpahan

Ia menegaskan, efisiensi bukan berarti memangkas layanan publik, melainkan menata ulang skala prioritas agar anggaran lebih tepat sasaran. Menurutnya, pembangunan bukan sekadar urusan angka di dalam APBD, tetapi bagaimana setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi warga. “Kami ingin setiap anggaran yang keluar punya makna, menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung,” tambahnya.

Baca juga  Pemkot Siapkan Rp30 Miliar Bangun Ulang Dermaga Harapan Baru

Salah satu program yang dipastikan tetap berjalan adalah Program Bebaya (Probebaya). Program berbasis partisipasi masyarakat ini, kata Andi Harun, menjadi bukti nyata bagaimana dana publik bisa berputar langsung di tengah warga dan memperkuat ekonomi lokal.

“Probebaya ini sudah jadi komitmen kita bersama. Kami pastikan aman, karena dana ini beredar langsung di masyarakat dan mampu menjaga perputaran ekonomi,” tegasnya.

Selain itu, Pemkot juga berkomitmen menjaga kesejahteraan pegawai sebagai fondasi kinerja pemerintahan. Hak-hak pegawai, mulai dari gaji, TPP, hingga tunjangan untuk PNS, PPPK, dan non-ASN, akan tetap dijamin aman. “Kami bersama DPRD memiliki pandangan yang sama: hak pegawai tidak boleh dikorbankan. Mereka ujung tombak pelayanan publik dan harus kita jaga,” jelasnya.

Baca juga  Pemkot Samarinda Siap Terapkan Sistem Pemerintahan Digital

Meski tahun depan akan diwarnai penyesuaian fiskal, Andi Harun optimistis Samarinda tetap bisa tumbuh dengan semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat. “Kita tidak boleh kehilangan arah hanya karena angka di atas kertas. Selama semangat melayani tetap menyala, insyaallah Samarinda bisa melewati masa ini dengan baik,” pungkasnya. (csv)

Bagikan