BAIT.ID – Pemprov Kaltim belum membahas skema belanja daerah 2026 setelah adanya informasi pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD). Untuk saat ini, Pemprov masih memusatkan perhatian pada percepatan serapan anggaran di sisa tahun 2025.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzzakir, menjelaskan bahwa hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terkait rancangan APBD Perubahan 2025 baru saja selesai. Dua hal menjadi fokus utama: penyesuaian regulasi dan efisiensi belanja.
“Penyesuaian ini penting agar program daerah sejalan dengan kebijakan pusat. Sementara efisiensi dilakukan untuk memastikan belanja benar-benar tepat sasaran sesuai target indikator,” ujarnya.
Tahun ini, anggaran perubahan disepakati sebesar Rp21,75 triliun. Namun perubahan tersebut lebih pada penggeseran belanja menuju program prioritas agar penyelesaiannya bisa dipercepat. “Jadi fokus tahun ini adalah penyelarasan indikator capaian dan skala prioritas pembangunan daerah,” kata Muzzakir.
Ia menegaskan bahwa dampak pemangkasan dana transfer sebesar Rp6,84 triliun baru akan dirasakan pada 2026. Adapun langkah efisiensi di awal 2025 lebih diarahkan untuk memperkuat daya serap anggaran.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando, menambahkan bahwa dalam waktu yang tersisa tahun ini, sejumlah pos belanja yang tidak mendesak akan dirasionalisasi. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga akan dievaluasi mengikuti arahan pimpinan daerah.
“Belanja yang tidak substansial otomatis dikurangi, seperti perjalanan dinas, kegiatan rapat, dan beberapa belanja penunjang lainnya. Semua disesuaikan dengan kebutuhan,” tuturnya. (csv)
