BAIT.ID – Pemprov dan DPRD Kaltim terus berupaya menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah ancaman pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Pasalnya, wacana pemotongan hingga 50 persen TKD dikhawatirkan akan berdampak serius terhadap APBD Kaltim yang sebagian besar bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, mengungkapkan bahwa legislatif bersama eksekutif telah melakukan pertemuan langsung dengan Kementerian Keuangan di Jakarta. Lobi ini dilakukan untuk meminta agar kebijakan pemangkasan TKD, khususnya DBH, bisa diperkecil. “Kami sudah menjelaskan kondisi Kaltim yang sangat bergantung pada DBH. Sebagai daerah penghasil sumber daya alam, wajar bila kami berharap pemotongan bisa diminimalisir,” ujar Sigit.
Menurutnya, pemerintah pusat beralasan bahwa kebijakan pemangkasan TKD diambil karena kebutuhan anggaran yang besar untuk mendanai program nasional prioritas. Mulai dari Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Semua program itu membutuhkan pos anggaran besar, sehingga pusat melakukan penyesuaian,” jelasnya.
Meski demikian, ia menyebut ada sedikit titik terang. Kementerian Keuangan saat ini tengah menggeser sebagian dana simpanan negara dari Bank Indonesia ke Himpunan Bank Negara (Himbara). Kebijakan ini dinilai dapat meringankan beban APBN sehingga ruang fiskal pemerintah pusat lebih longgar. “Jika beban APBN berkurang, otomatis pemangkasan dana transfer ke daerah bisa dikurangi. Semoga saja ini terealisasi,” kata Sigit.
Hingga kini, besaran pasti pemotongan TKD belum ditetapkan. Bahkan dalam proyeksi APBD Kaltim 2026, perhitungan pendapatan daerah masih memakai asumsi tanpa pemotongan. “Dari hasil lobi ini, kita berharap potongan yang direncanakan bisa berkurang sehingga pembangunan di daerah tetap berjalan,” pungkasnya. (csv)
