BAIT.ID – Kondisi ekosistem mangrove di Bumi Etam kian memprihatinkan. Pemprov Kaltim menyatakan komitmennya untuk memperbaiki dan menjaga kawasan pesisir yang terus tergerus alih fungsi lahan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan bahwa pada 1980-an luas mangrove di provinsi ini mencapai sekitar 950 ribu hektare. Namun kini, jumlahnya menyusut drastis hingga hanya tersisa sekitar 240 ribu hektare.
“Dulu mangrove kita begitu luas dan hijau, terutama di kawasan Delta Mahakam. Sekarang banyak yang hilang karena alih fungsi lahan, aktivitas industri, dan pembangunan infrastruktur,” ujar Seno saat membuka Talkshow Hari Mangrove Sedunia di Pendopo Odah Etam, 26 Agustus 2025.
Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada 1994, kawasan mangrove di daerah itu masih mencapai 50 ribu hektare. Dua puluh tahun kemudian, pada 2024, luasnya tinggal 23 ribu hektare. Selain pembukaan lahan, aktivitas pertambangan dan penebangan turut mempercepat kerusakan.
Kajian periode 2004–2024 mencatat, deforestasi mangrove di Kaltim banyak terjadi di Area Penggunaan Lain (APL) dan hutan produksi, terutama di wilayah dengan akses sungai dan darat yang memudahkan eksploitasi.
Upaya rehabilitasi pun belum maksimal. Tingkat keberhasilan penanaman mangrove hanya berkisar 30–40 persen karena faktor salinitas, gelombang besar, hingga kondisi tanah yang kurang mendukung.
Seno menegaskan, tanpa langkah serius, abrasi pesisir dan hilangnya habitat biota laut akan menjadi ancaman nyata bagi masyarakat pesisir. “Kita harus menjaga mangrove yang masih ada, bukan sekadar menanam yang baru. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha adalah kunci keberhasilan,” tandasnya. (csv)
