BAIT.ID – Demi menekan pengeluaran di tengah ancaman pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Pemprov Kaltim kini menghentikan hampir seluruh kegiatan di hotel. Semua rapat, pelatihan, dan pertemuan resmi dialihkan ke kantor-kantor organisasi perangkat daerah (OPD).
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan langkah ini bukan sekadar kebijakan sementara, melainkan bagian dari strategi efisiensi yang sudah dijalankan sejak awal masa kepemimpinannya. “Kalau di Kaltim, saudara-saudara bisa lihat sendiri bahwa Pemprov hampir tidak pernah lagi melaksanakan kegiatan di luar kantor. Kami lebih banyak memanfaatkan fasilitas internal,” ujar Rudy, Jumat 24 Oktober 2025 sore.
Ia mengakui kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya okupansi hotel di daerah. Namun, menurutnya, keputusan ini merupakan langkah realistis di tengah tekanan fiskal yang dialami pemerintah daerah. “Kalau dana TKD tidak dipotong saja kita sudah kurangi kegiatan di hotel. Dulu hampir tiap minggu ada kegiatan, sekarang jangankan tiap bulan, tiga bulan pun belum tentu ada,” bebernya.
Sejak dilantik pada Februari 2025, Rudy berkomitmen agar seluruh kegiatan Pemprov dilaksanakan di fasilitas milik sendiri. Ia bahkan jarang menghadiri kegiatan di luar, kecuali jika diundang pihak lain.
Selain untuk menghemat anggaran, sistem pelaksanaan kegiatan kini digilir di setiap OPD. Tujuannya bukan hanya efisiensi, tapi juga agar gubernur bisa memantau langsung pelayanan publik di tiap instansi. “Langkah-langkah penyesuaian akan dilakukan tahun depan. Kita akan lihat kemampuan masing-masing OPD karena saat ini masih dalam tahap penghitungan ulang,” jelasnya.
Dengan kebijakan ini, Pemprov Kaltim ingin menunjukkan komitmen nyata terhadap efisiensi birokrasi dan pemanfaatan aset daerah secara maksimal, tanpa harus bergantung pada fasilitas luar yang menguras anggaran. (csv)
