BAIT.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa kepemimpinan digital kini menjadi pilar penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Ia menilai digitalisasi bukan lagi sekadar opsi modernisasi, melainkan kebutuhan mendasar untuk menghadirkan birokrasi yang efisien, adaptif, dan mudah dijangkau masyarakat.
“Digital adalah jalan menuju birokrasi yang lebih efisien dan mudah diakses,” ujarnya.
Sri menekankan bahwa perubahan pola pikir aparatur sipil negara (ASN) menjadi fondasi utama dalam mendorong transformasi digital. Karena itu, berbagai pelatihan seperti GCIO dan digital leadership terus digencarkan untuk membentuk aparatur yang lebih adaptif serta memahami peran strategis teknologi dalam pelayanan publik. “Mindset digital harus terbentuk terlebih dahulu sebelum bicara sistem dan aplikasi,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim juga terus memperkuat ekosistem digital lewat penyederhanaan proses bisnis, verifikasi layanan, hingga penyusunan arsitektur aplikasi dan data yang terintegrasi. Upaya ini berjalan seiring dengan konsolidasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan kualitas tata kelola digital di seluruh perangkat daerah.
“Ekosistem digital yang kuat dibangun dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten,” tambahnya.
Peningkatan Indeks SPBE Kaltim yang mencapai skor 4,30 pada 2025 disebut Sri sebagai bukti nyata bahwa digital leadership telah membawa dampak signifikan. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong transformasi layanan publik.
Dalam paparannya, Sri juga menyoroti pentingnya kebijakan berbasis data melalui pendekatan Smart Data, Smart Policy. “Data yang valid sangat menentukan kualitas keputusan pemerintah, terutama pada isu kemiskinan, stunting, dan penguatan ekonomi. Data adalah dasar kebijakan yang tepat dan efektif,” ujarnya.
Menutup pemaparannya, Sri Wahyuni kembali menegaskan bahwa kepemimpinan digital merupakan kunci mewujudkan birokrasi yang responsif dan berdaya saing. Ia berharap komitmen ini terus diperkuat agar pemerintahan daerah mampu memberikan layanan publik yang semakin baik. “Dengan digital leadership, kita dapat membawa pelayanan publik menuju standar yang lebih baik,” pungkasnya. (csv)
