BAIT.ID – Pemprov Kaltim menyiapkan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) sebagai lumbung pangan baru dengan mencetak lahan sawah di wilayah paling barat Bumi Etam. Langkah ini diambil untuk memperkuat ketahanan pangan daerah terpencil tersebut sekaligus mengurangi ketergantungan Mahulu terhadap pasokan beras dari daerah lain.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana, menegaskan bahwa Mahulu harus mulai didorong untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya, khususnya beras. Selama ini, Mahulu masih bergantung pada bantuan provinsi saat persediaan menipis.
“Mahulu kami dorong betul agar bisa mandiri. Selama ini, ketika stok beras kurang, mereka pasti ditopang dari cadangan kita,” ujar Yana saat ditemui di Gedung B DPRD Kaltim, Minggu 30 November 2025.
Menurutnya, jarak dan sulitnya akses distribusi membuat penyaluran beras ke Mahulu kerap menghadapi kendala. Kondisi ini menjadi salah satu alasan penting mengapa produksi lokal harus segera diperkuat.
Ia menjelaskan, penyaluran cadangan beras provinsi juga tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu. Prosesnya harus melalui prosedur ketat dan biasanya hanya bisa dilakukan jika daerah menetapkan status darurat, seperti saat terjadi bencana.
“Untuk menyalurkan beras, harus ada penetapan kondisi tertentu oleh bupati. Tidak bisa setiap saat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltim menyiapkan program cetak sawah baru di Mahulu. Pada 2026, sekitar 200 hektare lahan akan dibuka melalui kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Kami sedang menyiapkan lantai sawah dan cetak sawah. Ada 200 hektare yang akan dibuka di Mahulu,” ungkap Yana.
Tak hanya fokus pada peningkatan produksi, program ini juga diarahkan untuk membangun sumber daya manusia lokal. Pemerintah akan melibatkan generasi muda Mahulu melalui berbagai pelatihan, terutama dalam pengoperasian alat pertanian modern yang akan disalurkan ke daerah tersebut.
Untuk pembiayaan, proyek cetak sawah ini sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Yana mengatakan, keterbatasan ruang fiskal dalam APBD Kaltim membuat dukungan pemerintah pusat menjadi pilihan paling realistis. “Kegiatan seperti ini kita ajukan ke pusat karena efisiensi APBD kita besar. Jadi anggaran dari pusat yang kita harapkan bisa turun ke daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi. Seluruh sektor terkait, mulai dari perdagangan, peternakan, perikanan, hingga perkebunan, turut dilibatkan dalam kerja terpadu yang dikoordinasikan oleh Asisten II Pemprov Kaltim. “Pangan itu bukan hanya urusan DPTPH. Semua sektor turun bersama,” pungkasnya. (csv)
