BAIT.ID – Pemprov Kaltim optimistis pemerintah pusat akan mengoreksi besaran pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH). Keyakinan itu muncul setelah negosiasi sejumlah gubernur daerah penghasil migas dan sumber daya alam (SDA) pekan lalu menunjukkan perkembangan positif.
Jika semula pemotongan mencapai 70 persen, kini muncul sinyal bahwa angka itu dapat ditekan menjadi sekitar 30 persen. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyebut pemerintah pusat mulai membuka ruang peninjauan ulang besaran DBH yang akan dialokasikan untuk Kaltim.
“Insyaallah kita bisa mendapatkan lebih dari yang semula direncanakan. Pemangkasan awal 70 persen kemungkinan besar bisa ditekan menjadi hanya 30 persen,” kata Seno Aji, Sabtu, 11 Oktober 2025.
Menurut Seno, proses komunikasi intensif antara pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan menjadi kunci perubahan arah kebijakan tersebut. Ia menyebutkan negosiasi yang dilakukan selama ini mulai menunjukkan titik terang. Pemerintah pusat disebut tengah merumuskan besaran baru DBH dalam struktur APBN mendatang.
Seno menekankan pendekatan dialog dan diplomasi fiskal sebagai strategi utama Pemprov dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Ia juga mengapresiasi terbukanya ruang komunikasi antara pusat dan daerah dalam pembahasan dana transfer ini.
Meski belum ada keputusan resmi, sinyal positif dari pusat disebut memberi angin segar bagi keberlanjutan program strategis pembangunan di Kaltim. Sebagian besar anggaran daerah masih sangat bergantung pada transfer dana pusat, sehingga pemangkasan DBH sebelumnya dikhawatirkan akan menekan pembiayaan di sektor pendidikan, infrastruktur, hingga layanan publik.
Pemprov Kaltim menyatakan akan terus memantau proses finalisasi di tingkat pusat. Jika diperlukan, pemerintah daerah siap mengirim tim teknis untuk mendampingi perhitungan ulang alokasi DBH.
“Kami berharap hasil akhir perhitungan DBH ini lebih proporsional dan berkeadilan, terutama bagi daerah penghasil,” ujar Seno. (csv)
