BAIT.ID – Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan kunjungan kerja ke Kaltim untuk mempelajari penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sekaligus memperdalam penguatan kebijakan pengendalian perubahan iklim di tingkat daerah. Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis 27 November 2025 pagi.
Rombongan Pemprov Sumsel dipimpin Tenaga Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sumsel, Hadenli Ugihan. Dalam kunjungan ini, Sumsel menggali pengalaman Kaltim yang dinilai sukses mengimplementasikan program Forest Carbon Partnership Facility–Carbon Fund (FCPF-CF), mulai dari mekanisme teknis pelaksanaan, penguatan kelembagaan, hingga kebijakan pendukung dalam upaya menekan emisi.
Rombongan disambut Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim, Iwan Darmawan, bersama jajaran kelompok kerja dan satuan tugas FCPF-CF Kaltim. Turut hadir Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim yang memaparkan secara komprehensif kerangka kebijakan serta keterlibatan lintas pemangku kepentingan dalam agenda pengendalian perubahan iklim di Benua Etam.
Dalam pemaparannya, Tim FCPF-CF Kaltim menjelaskan bahwa implementasi NEK dijalankan melalui skema pembayaran berbasis kinerja yang didukung kerja sama Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Sepanjang periode 2020–2025, Kaltim tercatat sebagai provinsi pionir sekaligus rujukan nasional dalam pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Keberhasilan tersebut kemudian diperkuat melalui program lanjutan bersama Green Climate Fund (GCF) yang menjadi fondasi penguatan tata kelola emisi di daerah. Kaltim juga memaparkan perkembangan perdagangan karbon daerah, mulai dari proses persetujuan lokasi investasi hingga penyusunan rencana kerja berbasis komoditas lahan, seperti kehutanan, gambut, dan perhutanan sosial.
Sejumlah regulasi turut disiapkan pemerintah daerah guna membangun ekosistem karbon yang lebih tertata. Mulai dari kebijakan perlindungan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, hingga pedoman teknis persetujuan lokasi perdagangan karbon.
Hadenli Ugihan mengapresiasi keterbukaan Kaltim dalam berbagi praktik baik. Ia menilai pengalaman yang telah dijalankan di Kaltim menjadi referensi strategis bagi Sumsel dalam memperkuat kebijakan iklim sekaligus mempersiapkan implementasi perdagangan karbon di daerah.
“Praktik yang sudah berjalan di Kaltim bisa menjadi rujukan penting bagi Sumatera Selatan dalam membangun kebijakan iklim yang kuat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi Kaltim, Iwan Darmawan, menegaskan kesiapan daerahnya untuk terus membuka ruang kolaborasi antardaerah. Menurutnya, capaian Kaltim bukan semata hasil kebijakan, tetapi buah dari sinergi lintas sektor dalam mendorong pembangunan rendah emisi.
“Kaltim berkomitmen menguatkan posisi sebagai provinsi hijau. Kunjungan Sumsel menjadi momentum penting untuk memperluas pertukaran pengetahuan dan mempererat kerja sama antardaerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim,” ujarnya. (csv)
