BAIT.ID – Gerakan ekonomi berbasis desa lewat Koperasi Merah Putih mulai berdenyut di Kaltim. Setelah melewati fase pembentukan kelembagaan, kini program nasional itu memasuki tahap pendampingan manajemen koperasi di lapangan.
Sebanyak 278 pendamping koperasi telah disiapkan untuk mendukung pengelolaan ribuan koperasi di seluruh Kaltim. Program ini merupakan bagian dari dana dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM yang digelontorkan ke daerah. “Setiap pendamping akan membina sekitar sepuluh koperasi. Mereka diseleksi langsung oleh kementerian, tapi berasal dari daerah agar memahami konteks lokal,” kata Kepala Dinas PPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, Senin, 21 Oktober 2025.
Heni menjelaskan, keberadaan pendamping diharapkan menjadi motor penggerak agar koperasi tidak sekadar berdiri di atas kertas. Pemerintah juga meminta para pendamping tidak terikat dengan instansi lain, supaya bisa fokus menjalankan tugas.
Hingga pertengahan Oktober 2025, 85 persen dari total 1.037 koperasi di Kaltim telah terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIM KOPDES), platform digital yang digunakan untuk memantau perkembangan Koperasi Merah Putih secara nasional. “Dengan sistem ini, data kelembagaan, rencana bisnis, hingga perkembangan koperasi bisa dipantau secara real time. Jadi tidak ada koperasi yang berjalan tanpa arah,” ujar Heni.
Gerakan fisik koperasi juga mulai tampak. Pada 17 Oktober lalu, pemerintah pusat meresmikan pembangunan 800 gerai Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, termasuk 16 di antaranya di Kaltim. “Targetnya hingga Desember jumlah gerai akan terus bertambah sesuai kesiapan lahan di daerah,” kata Heni.
Setiap gerai dibangun dengan fasilitas awal lengkap, termasuk pengisian stok barang agar bisa langsung beroperasi. Setelah tahap awal ditangani pemerintah pusat, pembiayaan lanjutan akan melibatkan pihak perbankan. “Strateginya membangun gerai dulu, isi stoknya, lalu bank masuk untuk mendukung pengembangannya,” ujar Heni.
Koperasi Merah Putih memiliki enam jenis gerai utama: pupuk dan sarana pertanian, logistik/kantor pos, sembako, simpan pinjam, klinik desa, dan apotek desa. Namun, Heni menegaskan, daerah diberi keleluasaan untuk menyesuaikan usaha dengan potensi lokal. “Kalau enam gerai mandatori dirasa kurang potensial, koperasi bisa mengembangkan bisnis lain. Di Samarinda, misalnya, ada yang mulai bergerak di sektor perikanan dan peternakan,” tuturnya.
Saat ini, sekitar 30 koperasi di Samarinda dan Kutai Kartanegara sudah mulai aktif menjalankan tahap operasional. Tantangan terbesar, menurut Heni, masih terletak pada permodalan dan koordinasi antarwilayah. “Gerakan ini bertujuan membangun tatanan ekonomi baru di tingkat desa. Masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan harga terjangkau dan mutu yang baik,” ujarnya.
Selain usaha ritel, koperasi Merah Putih juga disiapkan menjadi penyalur barang-barang subsidi, seperti LPG 3 kilogram dan beras SPHP. Setelah gerai beroperasi, pemerintah akan menerapkan skema bagi hasil, di mana 20 persen keuntungan dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa (PADes).
Namun, Heni menekankan, keberlanjutan koperasi tidak bisa bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah. “Kekuatan sejati koperasi ada pada anggotanya. Semakin banyak anggota, semakin besar modal sendiri yang bisa dihimpun. Kalau sudah kuat, koperasi bisa berkembang ke sektor lain di luar enam gerai utama,” pungkasnya. (csv)
