BAIT.ID – Kondisi lingkungan di Kaltim kian mengkhawatirkan. Degradasi alam yang terus terjadi dinilai harus segera direspons dengan langkah tegas. Tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga lewat penegakan hukum yang konsisten.
Hal itu ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, saat menjadi narasumber Seminar Nasional dan Launching Program Magister Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda, Selasa 20 Agustus 2025.
Menurutnya, fase kerusakan lingkungan saat ini sudah sangat rawan. Karena itu, kehadiran hukum lingkungan yang kuat di tengah masyarakat menjadi kebutuhan mendesak. “Penegakan hukum harus maksimal dan konsisten, mulai dari aparat di lapangan hingga hakim di pengadilan. Semua harus menjalankan perannya secara tegas agar memberi efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan,” ujarnya.
Sarkowi juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Kesadaran publik dinilai bisa menjadi penguat penegakan hukum, salah satunya melalui gugatan terhadap pelaku perusakan lingkungan. “Kalau masyarakat sadar akan hak dan fungsinya, mereka bisa menjadi pengawas yang efektif. Itu akan membuat para pelaku berpikir dua kali sebelum merusak lingkungan,” tegasnya.
Lebih jauh, Sarkowi menilai politik hukum lingkungan harus diperkuat lewat regulasi yang berpihak pada keberlanjutan. Bahkan, intervensi langsung presiden diperlukan untuk mempercepat langkah penanganan. “Instruksi presiden bisa menjadi pintu masuk untuk menggerakkan seluruh komponen negara. Dengan begitu, penanganan masalah lingkungan bisa lebih terarah dan berdampak nyata,” pungkasnya. (csv)
