Penyelenggara Pemilu Harus Bangun Simpul untuk Jaga Demokrasi

Kamis, 23 Oktober 2025
Akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah

BAIT.ID – Menjaga demokrasi bukan hanya tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Peran masyarakat sipil juga menjadi kunci agar demokrasi tetap hidup dan sehat. Karena itu, sinergi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat sipil perlu dibangun lebih kuat.

Hal tersebut disampaikan Akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, dalam diskusi bertajuk “Penguatan Demokrasi: Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil Mewujudkan Sinergitas Pengawasan Pemilu 2029”. Menurut pria yang akrab disapa Castro ini, demokrasi tidak akan bertahan jika hanya mengandalkan kerja penyelenggara pemilu semata.

Baca juga  DPPKUKM Kaltim Temukan Banyak Beras Premium Tak Sesuai Standar Mutu

“Bawaslu dan penyelenggara lainnya harus bersenyawa dengan masyarakat sipil. Kita perlu membangun simpul kuat untuk menahan tekanan kekuasaan,” ujar Castro, Kamis, 23 Oktober 2025.

Castro menilai, penyelenggara pemilu menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari struktur lembaga yang berjenjang, keterbatasan sumber daya manusia, hingga minimnya pemahaman terhadap dinamika kekuasaan. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat sipil. “Bawaslu harus lebih sering berdiskusi agar memahami kondisi lapangan di berbagai daerah,” tambahnya.

Baca juga  Samarinda Siapkan Pelabuhan Modern, Prioritas Utama Mulai Tahun 2026

Menurutnya, selama ini penyelenggara pemilu kerap terjebak dalam urusan teknis semata. Padahal, menjaga demokrasi membutuhkan pendekatan yang lebih substansial. “Kalau penyelenggara hanya sibuk soal teknis, kapan demokrasi bisa berjalan dengan baik? Bung Hatta pernah bilang, demokrasi bukan hanya soal hak politik. Demokrasi juga harus menyentuh level ekonomi. Percuma orang memilih dengan baik kalau perutnya lapar, bukan?” tegasnya.

Baca juga  Kominfo Kaltim Dorong Layanan Publik yang Terbuka dan Inovatif

Castro menilai, Bawaslu perlu lebih aktif terlibat dalam diskusi-diskusi yang bersifat substansial, bukan hanya administratif. Sementara itu, masyarakat sipil memang memiliki banyak organisasi dan aktivitas, namun masih berjalan sendiri-sendiri.

“Karena itu saya usulkan dibentuk sekretariat bersama atau sekber. Tujuannya untuk menyatukan simpul-simpul kecil yang sudah ada. Tapi syaratnya, kita semua harus menurunkan ego dan melihat bahwa ini adalah kerja bersama untuk menjaga demokrasi,” pungkasnya. (csv)

Bagikan