BAIT.ID – Masalah antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi rupanya belum menemukan titik akhir. Para driver kembali mendatangi kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltin untuk menuntut ketegasan pemerintah daerah dalam menindak aplikator yang dianggap ingkar janji.
Aksi ini berlangsung pada Selasa siang, 8 Juli 2025. Padahal sehari sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kaltim telah memfasilitasi pertemuan antara para driver, pihak aplikator, dan Dishub. Hasil rapat memutuskan fitur promosi yang membebani pendapatan driver harus dihentikan maksimal dalam waktu 1×24 jam.
Namun di lapangan, janji itu dinilai hanya isapan jempol. Irvan Jaya, salah satu perwakilan driver, mengungkapkan masih ada aplikator yang tetap menjalankan program promo meski sudah ada keputusan resmi. “Kesepakatan rapat kemarin jelas. Tapi sampai sekarang promo masih ada, terutama di layanan motor,” keluh Irvan.
Menurutnya, potongan tarif promo memang menguntungkan penumpang, tapi justru memukul penghasilan pengemudi. Pasalnya, beban subsidi diskon itu sering dialihkan ke driver, sementara aplikator tinggal menikmati volume order yang meningkat. “Kami tidak anti promo, tapi kalau driver yang harus nombok ya jelas kami keberatan,” tegasnya.
Irvan juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Ia khawatir sikap abai aplikator ini jadi contoh buruk dan menular ke daerah lain. “Kalau dibiarkan, seolah-olah mereka kebal aturan. SK Gubernur kan sudah jelas mengatur batas tarif dan larangan promo yang merugikan driver,” tambahnya.
Kehadiran puluhan pengemudi di kantor Dishub Kaltim kali ini bertujuan untuk menagih komitmen pemerintah. Mereka ingin tahu langkah apa yang akan diambil untuk menindak aplikator yang dinilai membandel. Sayangnya, pertemuan tersebut belum membuahkan kepastian. Dishub Kaltim disebut masih menyusun langkah teknis untuk menegakkan hasil kesepakatan.
Sebagai informasi, fitur promosi yang dipermasalahkan umumnya berupa diskon tarif perjalanan, potongan ongkos kirim, atau paket perjalanan hemat. Bagi penumpang tentu menarik, tetapi bagi pengemudi justru menjadi momok karena pendapatan bersih mereka terpangkas.
Para driver berharap pemerintah daerah benar-benar hadir sebagai penengah. “Jangan cuma rapat, tapi di lapangan kami tetap rugi. Kami cuma ingin keadilan,” pungkas Irvan. (csv)
