BAIT.ID – Program unggulan Pemprov Kaltim, Gratispol Pendidikan, kini berada di bawah sorotan tajam DPRD Kaltim. Label “Gratis” yang diusung program ini dinilai kontradiktif dengan realita di lapangan, memicu kebingungan hingga kekecewaan di kalangan mahasiswa dan orang tua.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, mendesak Pemprov untuk segera membedah transparansi skema program tersebut. Ia menilai, minimnya penjelasan utuh mengenai kriteria dan batasan bantuan menjadi akar dari polemik yang mencuat belakangan ini. “Skema program ini harus disampaikan secara terbuka sejak awal. Jangan biarkan publik meraba-raba, yang akhirnya menimbulkan salah paham massal,” tegas Baba saat ditemui awak media, baru-baru ini.
Baba tidak menampik persepsi publik yang menyebut Gratispol setengah hati. Namun, ia memberikan pembelaan dari sisi fiskal bahwa keterbatasan anggaran daerah memang menjadi tembok penghalang utama. Menurutnya, label Gratispol tidak bisa ditelan mentah-mentah sebagai pembebasan biaya total, terutama untuk jurusan dengan biaya selangit.
Contoh kasus pada Program Studi Kedokteran misalnya, pada program studi itu, biaya per semester yang sangat besar membuat pemerintah hanya mampu mengintervensi sebagian kecil komponen biaya. Kemudian dalam pagu anggaran juga terdapat batasan nilai nominal dan jenis program studi tertentu yang masuk dalam kategori pembiayaan penuh.
Isu ini mencuat akibat adanya pencoretan nama mahasiswa dari daftar penerima bantuan pada tahap lanjutan. Baba mengungkapkan adanya laporan mengenai mahasiswa yang gugur di tengah jalan karena kendala administrasi maupun perubahan status akademik.
Salah satu temuan menarik adalah nasib mahasiswa yang beralih ke kelas eksekutif karena bekerja. Meski di awal dinyatakan lolos, proses verifikasi lanjutan seringkali memaksa menghentikan kucuran bantuan tersebut. “Informasi yang saya terima, ada mahasiswa yang di tahap pertama menerima bantuan, namun pada tahap kedua mereka masuk kelas eksekutif karena sambil bekerja. Hal-hal detail seperti ini yang jarang teredukasi ke masyarakat,” beber Politikus PDIP tersebut.
Sayangnya, upaya DPRD untuk meluruskan benang kusut ini masih menemui jalan buntu. Baba mengaku telah mencoba melakukan konfirmasi kepada biro terkait di Pemprov Kaltim, namun hingga kini penjelasan rinci mengenai data dan regulasi teknis belum kunjung diterima.
Ke depannya, DPRD Kaltim meminta agar sosialisasi tidak hanya sekadar formalitas, melainkan penjelasan jujur mengenai siapa yang berhak dan apa saja yang mampu dibayar oleh negara, agar kata Gratispol tidak menjadi sekadar janji manis politik. (csv)
