BAIT.ID – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim terus dimatangkan oleh DPRD bersama Pemprov Kaltim. Dokumen strategis ini tidak hanya menyoroti program-program unggulan seperti Gratispol dan Jospol, tetapi juga memastikan pembangunan infrastruktur prioritas tetap menjadi perhatian utama. Seluruh poin tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Rabu, 9 Juli 2025 sore.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, menegaskan RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah. Menurutnya, meskipun program unggulan menjadi sorotan, sektor infrastruktur tidak bisa dipisahkan. “Gratispol itu bicara kegiatannya. Namun di dalam kebijakan pembangunan, cakupannya tentu lebih luas. Infrastruktur tetap menjadi penopang utama,” jelas Yusliando usai rapat.
Ia memaparkan, ada dua fokus besar dalam RPJMD Kaltim kali ini, yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan sektor ekonomi. Pada aspek peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi penting. “Pembangunan fisik tetap ada. Masa mau bangun pasar tapi jalannya tidak disiapkan? Jadi kami menyiapkan pembangunan secara terpadu,” imbuhnya.
Sejumlah proyek infrastruktur juga telah ditetapkan sebagai prioritas. Beberapa di antaranya adalah pembangunan jalan penghubung Kutai Barat ke Mahakam Ulu, penyediaan layanan air bersih di daerah yang minim sumber air baku seperti Bontang dan Balikpapan, serta program penanganan banjir. “Contohnya di Bontang sudah ada dukungan SPAM Indominco, tinggal di Balikpapan yang masih terus kami genjot. Semua tetap dibahas di RPJMD agar tidak terlewat,” katanya.
Yusliando juga menambahkan, strategi pembangunan akan dijalankan secara bertahap dengan target yang jelas setiap tahun. Bappeda membuka seluruh rencana ini kepada DPRD agar bisa disampaikan kepada masyarakat. “Tujuannya agar teman-teman di DPRD bisa memahami dan menjelaskannya ke konstituen mereka. Kami sudah mulai memaparkan ini sejak pekan lalu,” ungkapnya.
Setelah pembahasan rampung, dokumen RPJMD akan segera difinalisasi menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum dalam pengambilan kebijakan pembangunan, sekaligus acuan dalam penetapan APBD Kaltim setiap tahunnya. “Sebelum akhir Juli diharapkan sudah ada persetujuan bersama, dan Agustus bisa ditetapkan sebagai Perda,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kaltim, Syarifatul Saidah, menuturkan pihak legislatif ingin memastikan setiap program pemerintah lima tahun ke depan berjalan transparan dan terukur. Meskipun fokus utama banyak membahas Gratispol dan Jospol, DPRD tetap meminta penjelasan detail terkait rencana pembangunan lainnya. “Kami ingin tahu juga bagaimana proyeksi pendapatan daerah ke depan,” ujar Syarifatul.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana hilirisasi sumber daya alam dan potensi peningkatan pendapatan asli daerah. Optimalisasi kinerja perusahaan daerah juga dinilai perlu diperkuat. “Kami mendorong agar hilirisasi berjalan maksimal, sehingga pendapatan daerah bisa meningkat,” jelasnya.
Meski belum semua hal tuntas dibahas dalam pertemuan kali ini, politisi Golkar itu memastikan pihaknya akan terus mengawal prosesnya. “Pembahasan akan berlanjut di rapat berikutnya. Kami ingin memastikan semua target yang telah direncanakan dapat tercapai,” pungkasnya. (csv)
