BAIT.ID – Pemkot Samarinda harus memutar otak untuk menyeimbangkan neraca keuangan di tahun 2026. Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat memaksa daerah melakukan pengetatan ikat pinggang. Meski begitu, Pemkot menegaskan bahwa urusan banjir tidak bisa ditawar.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefudin Zuhri, mengakui bahwa keterbatasan fiskal saat ini berdampak langsung pada sejumlah program strategis. Namun, menurutnya, fokus pembangunan tetap akan diarahkan pada penanggulangan banjir dan penguatan sumber daya manusia.
“Kami membangun dengan kemampuan keuangan yang ada. Fokusnya tetap mengurangi titik banjir dan mengembangkan SDM agar kemajuan Samarinda terus berkelanjutan,” ujar Saefudin.
Dampak efisiensi ini paling terasa pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya). Program yang biasanya menjadi tumpuan pembangunan di tingkat RT ini terpaksa diubah skemanya menjadi dua termin akibat terbatasnya kas daerah.
Di sisi lain, proyek fisik skala kecil hingga menengah terus dikebut sebagai upaya mitigasi cuaca. Beberapa titik yang menjadi perhatian antara lain, pengerukan sedimentasi di Jalan Lempake Jaya. Pemeliharaan rutin drainase di Jalan Juanda dan normalisasi saluran di Jalan Untung Suropati.
Kondisi ini memicu reaksi dari legislatif. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mendesak Kementerian Keuangan untuk segera merealisasikan tambahan anggaran bagi daerah yang terdampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
Deni menyebut, daerah kini dalam posisi menunggu kepastian dana segar untuk menutup celah anggaran yang hilang. “Kami masih menunggu janji Kementerian Keuangan. Semoga di triwulan awal tahun ini ada tambahan untuk daerah yang terkena pemotongan,” kata Deni. Ia menegaskan bahwa kebutuhan mendesak warga, terutama soal infrastruktur vital, tidak boleh macet total hanya karena urusan efisiensi.
Bagi warga Kota Tepian, komitmen ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah. Mampukah Samarinda bebas banjir di tengah kantong anggaran yang sedang menipis? (csv)
