BAIT.ID – DPRD Kaltim mulai memperketat seleksi terhadap ratusan usulan program yang masuk dalam pembahasan Pokok Pikiran (Pokir) untuk tahun anggaran mendatang. Dari total 306 usulan yang diajukan oleh seluruh fraksi, legislator kini tengah melakukan cuci gudang untuk menyelaraskan program dengan prioritas daerah.
Ketua Pansus Pokir sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menjelaskan bahwa proses penyaringan ini penting karena banyaknya program yang tumpang tindih antar-fraksi. Setelah melalui tahap kurasi, jumlah usulan yang semula mencapai ratusan kini mulai mengerucut menjadi sekitar 160 program prioritas untuk tahun 2026.
“Setelah kami pelajari, banyak usulan yang sama atau duplikasi antar fraksi. Jadi perlu diselaraskan agar tidak tumpang tindih,” ujar Baba saat ditemui di Samarinda, Rabu 4 Maret 2026.
Baba menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa mengakomodasi seluruh usulan yang masuk. Penghapusan beberapa item terpaksa dilakukan jika program tersebut dianggap tidak relevan dengan arah pembangunan atau melanggar aturan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Saat ini, kompas kebijakan Pansus diarahkan sepenuhnya pada tiga pilar utama. Pendidikan dan kesehatan untuk menjamin akses dan kualitas layanan dasar bagi masyarakat. Pemberdayaan Desa dengan alokasi dana desa dan bantuan langsung tetap sasaran. Serta sektor riil untuk dukungan sarana produksi bagi nelayan dan petani kecil.
“Kami harus realistis. Ada beberapa usulan yang sebenarnya kewenangan pemerintah pusat, sehingga tidak bisa kita masukkan begitu saja kecuali ada skema penggabungan program yang memungkinkan,” tambahnya.
Selain urusan sinkronisasi, kondisi fiskal Kaltim ke depan juga menjadi pertimbangan berat. Pansus Pokir menyadari bahwa fluktuasi ekonomi global berpotensi memberikan tekanan pada anggaran daerah tahun depan.
Oleh karena itu, efisiensi menjadi kata kunci dalam pembahasan anggaran kali ini. Pansus berupaya memastikan setiap rupiah yang keluar benar-benar berdampak langsung pada masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi.
“Tahun depan kita harus lebih selektif. Efisiensi anggaran itu wajib, apalagi kita juga harus melihat kondisi global yang bisa berdampak pada kemampuan fiskal kita,” pungkas Baba. (csv)
