BAIT.ID – Berbagai kekhawatiran terhadap program Gratispol Pemprov Kaltim dinilai wajar. Pasalnya visi misi gubernur baru ini masih berjalan awal dan belum ada dukungan APBD yang fokus ke program itu. Maka kemungkinan baru tahun depan program ini berjalan maksimal.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahri, mengatakan APBD 2025 ini disusun berdasar proyeksi pemimpin sebelumnya. Beruntungnya tahun ini ada intruksi presiden soal efisiensi anggaran. Maka beberapa rencana pembangunan bisa diatur ulang. “Lalu dimasukkan beberapa program kerja Gratispol ini,” ujar Sarkowi.
Seharusnya, lanjut Sarkowi, gratispol baru berjalan pada 2026 mendatang. Saat ini sebenarnya hanya dipercepat saja dengan adanya aturan pemerintah pusat. Sehingga wajar dengan adanya percepatan ini ada beberapa hal yang belum matang. “Terutama dari sisi dukungan anggaran dan penyiapan payung hukum,” imbuhnya.
Politikus Golkar ini menganggap wajar ketika banyak yang memertanyakan program ini. Apakah bisa berjalan tanpa kendala atau sebaliknya. Apalagi sejauh ini Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi payung hukum masih proses asistensi di Kementerian Dalam Negeri. “Terutama untuk mengatur regulasi bantuan biaya pendidikan di tingkat perguruan tinggi,” sebutnya.
Ia menjelaskan bahwa saat ini pelaksanaan Gratispol dimulai secara bertahap, menyasar mahasiswa baru terlebih dahulu. Sementara mahasiswa aktif yang sudah lebih dulu menempuh kuliah akan mulai menerima manfaat pada tahun anggaran 2026.“Sekarang baru mahasiswa baru dulu yang mendapatkan, sisanya baru menyusul,” tuturnya.
Di sisi lain, Sarkowi mengingatkan bahwa tidak semua perguruan tinggi bisa mengikuti program ini. Hanya kampus yang terdaftar secara resmi dan legal yang dapat menjadi mitra dalam program bantuan pendidikan tersebut.
“Ini penting untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan diberikan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tutupnya mengakhiri. (csv)
