BAIT.ID – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim masih dihadapkan pada pekerjaan besar dalam realisasi pembangunan. Hingga Agustus 2025, serapan anggaran baru mencapai 27 persen dari total Rp3,2 triliun.
Meski demikian, Kepala Dinas PUPR Kaltim, AM Fitra Firnanda, optimistis penyerapan anggaran akan meningkat tajam pada triwulan akhir. Pasalnya, seluruh proyek strategis masih berjalan sesuai jadwal kontrak dan akan terus dipacu hingga akhir tahun. “Kami yakin seluruh program yang direncanakan bisa terserap dengan baik di penghujung tahun. Semua proyek masih on track,” tegas Firnanda.
Ia menjelaskan, rendahnya serapan bukan berarti proyek terhambat. Salah satu penyebabnya adalah proses lelang yang baru bisa dimulai pada Maret, lantaran menunggu pelantikan kepala daerah hasil Pilkada pada Februari lalu. “Adanya masa transisi membuat beberapa kegiatan harus disesuaikan. Lelang dini tidak bisa dilakukan, sehingga realisasi anggaran agak tertunda,” jelasnya.
Dari total anggaran Rp3,2 triliun, porsi terbesar tetap diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi. Namun, sejumlah ruas non-status yang memiliki nilai strategis juga mendapat perhatian.
Salah satunya adalah pembangunan jalan Tereng–Ujoh Bilang yang menghubungkan Kutai Barat dengan Mahakam Ulu (Mahulu). Meskipun belum berstatus jalan provinsi, proyek ini dikerjakan bersama Kementerian dan balai karena sangat vital membuka konektivitas daerah terisolasi. “Tahun ini anggaran yang dialokasikan mencapai Rp200 miliar, dan tahun depan diproyeksikan Rp160 miliar,” paparnya.
Mengenai isu pemangkasan dana transfer dari pusat akibat efisiensi fiskal, Fitra mengaku belum menerima keputusan resmi. Namun, ia membenarkan adanya pengurangan sekitar Rp200 miliar dalam anggaran 2025. “Kalau program yang sifatnya prioritas, biasanya tidak akan dipotong. Tetapi jika memang harus, kami siap menyesuaikan,” ujarnya.
Akibat pemangkasan itu, beberapa proyek besar harus dijadwalkan ulang. Termasuk pembangunan Ring Road menuju Bandara APT Pranoto ke Jembatan Mahakam Ulu yang akhirnya ditunda. “Ring Road bisa ditunda karena akses alternatif ke bandara masih ada. Sedangkan untuk Kabupaten Mahulu jauh lebih mendesak karena akses transportasinya sangat terbatas. Jadi prioritas pembangunan tetap ke sana,” pungkasnya. (csv)
