BAIT.ID – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji di Kaltim, sorotan mulai tertuju pada realisasi janji politik mereka. Dua program andalan, Gratispol dan Jospol, kini berada dalam radar pengawasan ketat DPRD Kaltim untuk memastikan arah kebijakan tersebut bukan sekadar jargon, melainkan program yang terukur.
Meski program-program tersebut mulai diperkenalkan, DPRD menilai Pemprov Kaltim masih memiliki pekerjaan rumah besar: menyusun peta jalan (roadmap) pembangunan yang lebih spesifik bagi Bumi Etam.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengakui bahwa visi Rudy-Seno sebenarnya sudah cukup jelas, yakni menitikberatkan pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, ia menyayangkan visi besar tersebut belum tertuang dalam desain kerja yang terinci.Menurut Agus, program penopang kebijakan seharusnya disusun dengan target tahunan yang jelas selama lima tahun masa jabatan.
“Tantangannya sekarang adalah bagaimana peta jalan itu menjelaskan secara detail kolaborasi antar-OPD. Harus jelas siapa yang menangani, bagaimana pelaksanaannya, hingga sejauh mana kemampuan pembiayaan dari APBD kita,” ujar Agus, Jumat 2 Januari 2026 lalu.
Agus memberikan catatan khusus pada program Gratispol terutama mengenai Pendidikan Gratis. Ia mengingatkan bahwa pendidikan gratis masuk dalam kategori belanja vertikal di luar belanja wajib. Tanpa perencanaan yang matang, program ini dikhawatirkan bisa mengganggu stabilitas anggaran daerah.
“Jangan sampai program unggulan justru menggeser anggaran wajib. Tanpa peta jalan, publik akan sulit mengukur capaian tahunan dan risiko pembiayaannya,” tegasnya.
Sebagai solusi atas keterbatasan APBD dan potensi pemangkasan anggaran dari pusat, DPRD Kaltim tengah mengkaji pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR dari perusahaan-perusahaan di Kaltim.
Namun, Agus mencatat bahwa sejauh ini pola kolaborasi tersebut masih bersifat parsial atau berjalan sendiri-sendiri. Ia mendorong adanya payung hukum yang kuat agar kerja sama lintas sektor ini menjadi sistemik. “Saya berharap ada rencana kerja dan rencana strategis yang terpadu antar-OPD untuk menyelesaikan satu persoalan. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri,” pungkasnya. (csv)
