BAIT.ID – Suasana Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Mulawarman (Unmul) 2025 mendadak berubah jadi panggung protes. Aksi simbolik berupa balik badan dan lantunan lagu perjuangan menggema di tengah acara yang seharusnya menjadi gerbang awal dunia akademik.
Alih-alih disambut dengan nuansa edukatif, ribuan mahasiswa baru justru menyaksikan panggung yang dinilai terlalu sarat muatan politik dan kekuasaan. Aksi protes muncul saat Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji dan perwakilan Kodam VI/Mulawarman hadir memberikan materi.
Dalam suasana yang semestinya mencerminkan kebebasan berpikir dan tradisi intelektual, mahasiswa FKIP Unmul menunjukkan sikap kritis dengan membelakangi panggung saat Seno mulai berpidato. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap janji program pendidikan gratis (Gratispol) yang dinilai belum terealisasi secara merata.
Tak berhenti di situ, suasana makin memanas saat perwakilan TNI menyampaikan materi bertema nasionalisme dan bela negara. Dari tribun atas GOR 27 September, sejumlah mahasiswa spontan menyanyikan lagu “Buruh Tani” dan “Mars Mahasiswa” lagu-lagu yang identik dengan semangat perlawanan terhadap dominasi kekuasaan.
Aksi tersebut menuai reaksi keras. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, salah satu anggota TNI bahkan menantang mahasiswa untuk turun ke depan. Insiden ini menjadi sorotan dan mengundang kritik luas terkait praktik militerisasi di ruang akademik.
Dosen Fakultas Hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah atau akrab disapa Castro, ikut menyuarakan keprihatinannya. Ia menilai kehadiran aparat militer dalam agenda pengenalan kampus adalah bentuk penyimpangan dari semangat kebebasan akademik.
“Ini seharusnya ruang pembelajaran awal bagi mahasiswa baru tentang nilai-nilai ilmiah, bukan panggung pengenalan kekuasaan,” ujarnya, Rabu, 6 Agustus 2025 pagi.
Menurut Castro, jika ingin menanamkan nilai kebangsaan, hal itu bisa disampaikan oleh kalangan akademisi, bukan aparat berseragam. Ia menekankan pentingnya membangun karakter mahasiswa berdasarkan figur sipil seperti Mohammad Hatta, bukan melalui pendekatan militeristik.
“Kalau kampus mulai dijejali indoktrinasi dari luar, apalagi militer, itu justru menggerus ruang kritis yang seharusnya tumbuh di lingkungan universitas,” tegasnya.
Tak hanya substansi acara yang dipersoalkan, pelaksanaan teknis PKKMB Unmul tahun ini juga menuai sorotan. Mahasiswa menyebut adanya jadwal yang molor dan sejumlah agenda pengenalan organisasi yang dibatalkan sepihak oleh panitia.
Gelombang kekecewaan pun mencuat di berbagai platform media sosial. Banyak mahasiswa menilai PKKMB 2025 telah keluar dari ruhnya sebagai proses pengenalan kehidupan kampus yang sehat, inklusif, dan membebaskan.
Di tengah kritik itu, aksi simbolik para mahasiswa menjadi penanda penting, bahwa ruang kampus masih punya nadi perlawanan. Sedangkan mahasiswa tetap hadir sebagai penjaga kewarasan dalam dunia pendidikan tinggi. (csv)
