BAIT.ID – Pemprov Kaltim kembali memacu proyek Bendungan Penyediaan Air Baku di Kota Bontang. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya beban kebutuhan air bersih akibat pertumbuhan penduduk dan masifnya aktivitas industri di wilayah pesisir tersebut.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, saat meninjau lokasi proyek dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Bontang dan Kutai Timur, menekankan bahwa infrastruktur ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan jaminan bagi warga pesisir agar tidak lagi kesulitan air saat musim kemarau.
Bontang saat ini menghadapi tantangan ganda, populasi yang terus tumbuh dan sektor industri yang haus akan sumber daya air. Proyek bendungan yang saat ini progresnya difokuskan pada area alur sungai tersebut diharapkan menjadi “napas baru” bagi PDAM setempat untuk memperkuat layanan distribusi.
”Air bersih itu kebutuhan mendasar. Kita ingin ketersediaannya stabil untuk jangka panjang, terutama bagi warga pesisir yang seringkali paling terdampak jika pasokan air terganggu,” ujar Rudy.
Selain masalah infrastruktur, Gubernur Rudy Mas’ud menyoroti isu sensitif terkait disparitas tarif air di Kaltim. Data saat ini menunjukkan perbedaan harga yang cukup tajam antarwilayah. Tarif Termurah saat ini berkisar Rp1.500 per meter kubik (Rumah ibadah dan masyarakat kepulauan). Kemudian untuk tarif Rata-rata Rp4.000 per meter kubik. Perbandingan harga antar wilayah juga berbeda, seperti Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Timur, harga air sudah melampaui Rp9.000 per meter kubik.
Perbedaan tarif yang mencolok ini memicu rencana perombakan manajemen PDAM di bawah kendali Perseroda. Targetnya jelas: efisiensi dan keadilan harga. “Ke depan, kita ingin tarif air lebih seragam dan terjangkau. Tidak boleh ada ketimpangan yang terlalu jauh antar daerah. Dana yang digelontorkan Pemprov harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh kantong masyarakat,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret perbaikan manajemen, Pemprov Kaltim kini melirik mekanisme pengelolaan air bersih di Provinsi Sumatera Utara yang dinilai berhasil menjaga stabilitas pasokan dan harga. Studi banding ini diharapkan mampu membawa skema baru yang membuat pengelolaan air di Kaltim lebih mandiri dan tidak terus-menerus bergantung pada subsidi yang tidak tepat sasaran. (csv)
