BAIT.ID – Polemik di media sosial terkait gaya bicara Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menuai tanggapan kritis dari kalangan akademisi. Fenomena framing atau penggiringan opini tersebut dinilai berisiko mengaburkan substansi persoalan yang jauh lebih krusial, ancaman terhadap infrastruktur vital di Bumi Etam.
Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Khairil Anwar, mengamati bahwa perdebatan publik saat ini telah bergeser dari esensi masalah penabrakan jembatan di Samarinda menuju kritik personal terhadap sang legislator. “Yang terjadi sekarang justru substansinya hilang. Fokus publik teralihkan ke aspek personal, padahal poin yang disampaikan menyangkut kepentingan luas masyarakat Kaltim,” ujar pria yang akrab disapa Cody tersebut.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unmul ini menegaskan bahwa kritik terhadap lalu lintas tongkang batu bara di Sungai Mahakam adalah keresahan kolektif masyarakat daerah yang sudah berlangsung lama. “Jika ditanya, mayoritas masyarakat Kaltim memiliki pemikiran yang sama. Aset daerah terus-menerus ditabrak, sementara aktivitas pengangkutan batu bara lewat begitu saja tanpa memberikan manfaat langsung yang sebanding bagi daerah,” lanjutnya.
Mengenai riuh rendah di jagat maya, Cody menilai framing negatif adalah konsekuensi logis dari dinamika komunikasi digital. Di era ini, siapa pun dapat memotong video dan membangun narasi tertentu. Namun, ia mengingatkan agar hal tersebut tidak menghentikan urgensi isu yang dibawa.
“Selama yang disuarakan adalah kepentingan publik, framing tidak akan mematikan substansinya. Justru isu ini bisa membesar karena masyarakat merasakan dampak nyata dari kerusakan infrastruktur tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Ananda Emira Moeis memang sangat konsisten menyuarakan agar insiden penabrakan jembatan tidak hanya diselesaikan melalui mekanisme ganti rugi administratif. Ia menekankan dampak domino terhadap ekonomi kerakyatan jika jembatan seperti Jembatan Mahakam, Mahkota, dan Mahulu terus mengalami kerusakan.
“Jembatan-jembatan ini adalah modal vital Kaltim. Ini bukan sekadar penghubung antarwilayah di Samarinda, melainkan urat nadi distribusi logistik. Jika jalur ini terganggu, biaya hidup warga akan langsung terdampak,” ungkap Ananda saat dikonfirmasi, Kamis 12 Maret 2026.
Ia mencontohkan insiden pada Jembatan Mahulu yang sempat tiga kali ditabrak tongkang hingga harus menjalani uji dinamis dan penutupan akses. Akibatnya, kendaraan logistik terpaksa memutar jauh, memicu keterlambatan distribusi bahan pokok dan lonjakan biaya angkut. “Kalau jembatan bermasalah, distribusi terhambat dan ujung-ujungnya memicu inflasi karena harga barang naik. Pertumbuhan ekonomi kita bisa melambat hanya karena kelalaian di jalur sungai,” tambahnya.
Legislator PDI Perjuangan ini juga menyoroti kinerja otoritas terkait, termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Pelindo. Ia mendesak agar Standard Operating Procedure (SOP) pengolongan kapal, terutama penggunaan kapal pandu (escort dan assist), dilakukan tanpa celah.
Ananda menegaskan, DPRD Kaltim akan terus memonitor evaluasi dari Pelindo, KSOP, hingga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Ia menuntut adanya sanksi yang memberikan efek jera, bukan sekadar mengambinghitamkan human error.
“Harus ada sanksi tegas agar semua pihak lebih hati-hati. Bukan hanya pihak penabrak yang dievaluasi, tapi juga sistem pengawasannya. Infrastruktur ini harus kita jaga bersama demi keamanan dan kelancaran ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (csv)
