BAIT.ID – Kendati pembahasan Perubahan APBD Kaltim 2026 telah selesai, DPRD Kaltim tetap mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Langkah ini dinilai mendesak menyusul masih tidak optimalnya efektivitas belanja daerah yang memicu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berulang, serta menurunnya kontribusi dari BUMD.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa keterbatasan ruang fiskal saat ini seharusnya diimbangi dengan perencanaan belanja yang lebih terukur dan realistis sejak awal. “Pemerintah memang masih mampu memenuhi kewajibannya dan itu patut disyukuri. Namun, pola anggaran yang setiap tahun tidak terserap ini harus dievaluasi dari tahap perencanaan,” ujar Hasanuddin.
Politikus Partai Golkar tersebut menilai, kegagalan realisasi anggaran yang terus berulang perlu ditelusuri secara kritis. Evaluasi difokuskan untuk memastikan program yang dianggarkan benar-benar sesuai kebutuhan dan dapat dieksekusi, sehingga tidak terbuang menjadi SILPA.
Mendesaknya perbaikan perencanaan belanja ini kian terasa seiring menurunnya kapasitas fiskal Kaltim akibat pemangkasan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH). Di saat yang sama, DPRD Kaltim juga mencatat penurunan kontribusi sektor penerimaan daerah, salah satunya dari Bankaltimtara yang berkurang sekitar Rp140 miliar.
Catatan atas efektivitas belanja dan penurunan pendapatan BUMD tersebut menjadi poin utama perhatian fraksi-fraksi DPRD Kaltim dalam pandangan umum terhadap Perubahan APBD 2026. Hasanuddin menegaskan, sikap kritis dewan merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk menjamin akuntabilitas penggunaan uang rakyat. (csv)
