BAIT.ID – Pemkot Samarinda kini memilih langkah yang lebih terukur dalam menangani masalah banjir di Kota Tepian. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun, strategi penanganan beralih dari sekadar aksi lapangan menjadi pendekatan berbasis kajian mendalam yang komprehensif.
Langkah ini diambil setelah serangkaian koordinasi lintas instansi dilakukan. Sejumlah titik rawan seperti Damanhuri, Tanah Merah, hingga Pampang, kini kembali masuk dalam daftar prioritas evaluasi. Pemkot menilai wilayah-wilayah tersebut memerlukan analisis yang lebih tajam agar solusi yang diberikan tepat sasaran dan tidak sia-sia.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjelaskan bahwa pendalaman kajian ini akan dimulai secara bertahap mulai pekan depan. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum semua data sinkron.
“Saat ini kami masih dalam tahap penyusunan kajian bersama Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai (BWS), serta PUPR Provinsi,” ungkap Andi Harun.
Meski sudah mengantongi draf rencana terbaru, Andi Harun memilih untuk menyimpannya rapat-rapat dari publik. Menurutnya, rencana tersebut masih sangat dinamis dan berpotensi berubah mengikuti hasil evaluasi teknis di lapangan. “Belum bisa kami ekspos sekarang, karena ruang untuk perubahan masih sangat terbuka lebar,” jelasnya.
Alasan utama di balik strategi ini, Andi Harun ingin penanganan banjir tidak hanya menyelesaikan satu titik tapi justru menciptakan masalah di titik lain atau memicu konflik sosial baru. Apalagi, sistem drainase di Samarinda saling berkaitan dengan wilayah tetangga.
Oleh karena itu, komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai dijalin. Meski saat ini koordinasi masih di level teknis, Andi Harun berencana membawa pembahasan ini ke tingkat kepala daerah jika kajian sudah dianggap final.
“Koordinasi teknis dengan Kukar sudah berjalan. Jika kajiannya sudah matang, baru kami antar kepala daerah akan duduk bersama untuk menyepakati langkah penanganan lintas wilayah,” tambahnya.
Menutup keterangannya, Andi Harun menegaskan bahwa Pemkot Samarinda tidak akan tunduk pada tekanan publik jangka pendek yang hanya menuntut aksi cepat tanpa hasil permanen. “Kami tidak ingin tergesa-gesa. Fokus kami adalah memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar berdampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkasnya. (csv)
