BAIT.ID – Pemprov Kaltim mulai mengetatkan sabuk anggaran. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah pemangkasan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, kebijakan ini tidak akan menyentuh TPP untuk tenaga pendidik.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa guru akan tetap menjadi prioritas dalam skema efisiensi ini. “TPP guru ini bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Kita akan bicarakan dulu dengan Pak Gubernur dan Ibu Sekda supaya tidak menimbulkan masalah. Guru tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Selain TPP, Pemprov juga meninjau ulang kebijakan kenaikan Dana Penghasilan Pegawai (DPP) yang sebelumnya sempat meningkat. “Ada kemungkinan nanti kita godok kembali pendanaannya, bisa saja disesuaikan di angka 50 sampai 60 persen,” ungkapnya.
Seno Aji menambahkan, kebijakan efisiensi ini akan dijalankan secara hati-hati. Program prioritas masyarakat, termasuk sektor pendidikan, akan tetap dijaga.
Ia juga memastikan bahwa pembahasan soal pemangkasan anggaran dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) masih berlangsung di tingkat kementerian. “TKD ini apakah masih bisa diperjuangkan, Insyaallah masih bisa. Pak Gubernur juga sudah rapat dengan Kementerian Keuangan di Jakarta untuk membahas masalah ini,” jelasnya.
Seno Aji pun mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mulai bersiap melakukan efisiensi tanpa mengganggu program prioritas. “Efisiensi harus dilakukan secara bijak. Yang utama adalah jangan sampai masyarakat dan sektor penting seperti pendidikan terkena dampaknya,” pungkasnya. (csv)
